Newstizen | Gorontalo Utara – Aktivis Gorontalo Utara (Gorut), Nanang Latif, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya kinerja Kepala Bagian Hukum Pemda Gorut terkait surat keputusan bupati mengenai kendaraan dinas operasional (KDO). Menurut Cak Nanang, informasi yang beredar sejak Januari 2024 hingga saat ini menunjukkan bahwa para kepala dinas, jajaran, dan Camat se-Gorut harus menggunakan dana pribadi untuk membeli bahan bakar minyak (BBM).
Nanang Latif menyampaikan pertanyaan terkait proses pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait KDO yang dinilainya lambat. Dia mengajukan pertanyaan, “Dimana sebenarnya prosesnya?”.
Sementara itu, Cak Nanang juga menyoroti perbedaan perlakuan dalam penggunaan dana antara Badan Keuangan Gorut dengan Dinas lainnya. Ia menemukan bahwa Badan Keuangan Gorut dapat menggunakan dana perjalanan dinas dan BBM tanpa hambatan, sementara dinas lain dianggap terabaikan.
“Kenapa Badan Keuangan Gorut bisa dengan lancar menggunakan dana perjalanan dinas dan BBM, sementara dinas lain seperti diabaikan?,” tanya Cak Nanang dengan rasa penasaran. (***)
