, Gorontalo Utara – Masyarakat Desa Pinontoyonga, Kecamatan Atinggola, mengungkapkan kekecewakannya dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait kasus mobil Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang digadaikan secara sepihak. Kasus ini menimbulkan keraguan terhadap integritas pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa.
Dalam klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024, pemerintah mengakui adanya kesalahan prosedur dan merujuk anggaran dana desa. Namun, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan klarifikasi yang dilakukan di media, di mana pemerintah desa membantah tuduhan masyarakat.
Salah satu warga, yang identitasnya disembunyikan dengan inisial WT, menegaskan bahwa pemerintah desa telah membohongi masyarakat terkait kondisi mobil Bumdes yang digadaikan. Informasi awal menyebutkan bahwa mobil hanya digadaikan sebesar 5 juta rupiah, namun setelah pengecekan langsung di BFI Bolangitan, Bolmut, ternyata mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 20.957.000 dan bahkan setoran mobil tersebut sudah menunggak dan surat peringatan (SP1) sudah keluar dan sampai sekarang tidak ada rasa tanggung jawab dari pemerintah desa.
Pemerintah desa sebelumnya mengakui adanya kesalahan prosedur dan sasaran dana desa dan menyatakan siap berdamai dengan mengganti anggaran yang terpakai, namun hingga saat ini, janji tersebut belum terealisasi. Masyarakat juga menuntut agar DPRD Gorontalo Utara, khususnya Komisi 1, juga melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang mereka sampaikan agar oknum yang berbuat dapat diberikan efek jera.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta menekankan perlunya perlindungan terhadap kepentingan dalam setiap aspek pemerintahan desa.
Salah satu praktisi hukum di Gorontalo Utara yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa dari segi hukum, kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam.
Berikut adalah beberapa pandangan hukum yang relevan terhadap kasus ini:
Pelanggaran Hukum: Jika terbukti bahwa pemerintah desa telah menggadaikan mobil Bumdes tanpa prosedur yang sesuai atau tanpa persetujuan yang sah dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Penggadaian aset milik desa tanpa izin dapat melanggar peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa serta aset desa.
Penyalahgunaan Dana Desa: Jika terbukti bahwa dana desa telah disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah, seperti penggadaian mobil Bumdes, hal ini dapat dianggap sebagai konteks keuangan negara. Penyalahgunaan dana desa dapat menjadi tindak pidana korupsi atau pelanggaran administratif yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tanggung Jawab Pemerintah Desa: Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara profesional dan bertanggung jawab. Jika terbukti bahwa mereka telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana desa atau pengelolaan aset desa, mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensi hukumnya.
Tindak Lanjut Hukum: Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau kejaksaan, agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, DPRD Gorontalo Utara juga diharapkan melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang diterima dari agar masyarakat oknum yang terlibat dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran yang terjadi merupakan langkah yang penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, tutupnya. (Red)
