, Jakarta, 17 Juni 2024 – Kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana bantuan sponsorship Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang melibatkan empat pengurus PWI Pusat terus bergulir. Indonesian Journalist Watch (IJW) mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki transaksi keuangan yang terkait.
Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal, SH, menilai pentingnya penelusuran ini karena dugaan korupsi dana UKW PWI melibatkan jumlah yang signifikan, mencapai miliaran rupiah. Rizal membandingkan kasus ini dengan kasus mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, yang menerima Rp100 juta dalam kasus impor gula rafinasi dan dijatuhi hukuman penjara. “Mengapa oknum PWI yang melibatkan jumlah lebih besar didiamkan saja?” tanyanya.
Empat pengurus harian PWI Pusat yang diduga terlibat adalah Ketua Umum PWI, Hendri Ch. Bangun, Sekjen, Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum, M. Ihsan, dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah. Pada 16 April 2024, Dewan Kehormatan PWI Pusat telah memberikan sanksi keras dan merekomendasikan pemecatan mereka sebagai pengurus harian PWI Pusat.
Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal, SH, menyampaikan beberapa alasan mengapa IJW konsisten mengungkap kasus “PWI Gate” ini. Pertama, kasus ini memalukan dan merupakan tamparan bagi insan pers, merusak citra, wibawa, dan nama baik PWI serta jurnalis secara umum. “Kami dulu bangga menjadi jurnalis karena ada idealisme, integritas, dan semangat bela negara. Bangga menjadi anggota PWI yang tertua di Indonesia. Tapi setelah kasus ini, banyak orang mencibir menyebut wartawan juga sudah korupsi. Malu kita,” ujar Jusuf Rizal.
Kedua, kasus ini harus diselesaikan untuk memberi pelajaran agar pengelolaan organisasi, termasuk PWI, harus memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. “Bagaimana mungkin mendidik wartawan muda dengan etika dan moral jika pucuk pimpinannya sudah busuk?” tambahnya.
Ketiga, agar keuangan organisasi tidak disalahgunakan oleh oknum yang sewenang-wenang menggunakan otoritas mereka untuk keuntungan pribadi. “Uang miliaran itu besar bagi wartawan yang hidupnya bergantung pada tulisan. Banyak wartawan non-anggota Dewan Pers yang kesulitan mencari uang Rp50 ribu saja, sering diusir seperti maling ayam. Namun pengurus PWI Pusat pesta pora makan duit negara. Ini ironis dan miris,” tegas Jusuf Rizal, yang juga Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).
IJW mendesak PPATK menyelidiki aliran dana sponsorship UKW PWI – BUMN, termasuk siapa yang menerima dan ke mana dana tersebut ditransfer. Jika ada dana cashback, akan terlihat jelas siapa penerimanya, dan rekeningnya bisa terbaca oleh PPATK, tambah Jusuf Rizal. (***)
