, Gorontalo Utara — Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan perlunya pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan anggaran setelah adanya polemik keuangan pada tahun anggaran 2023. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Jerri Kiswanto, dalam rapat tanggapan fraksi terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorut mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.“Hendaknya pemerintah daerah menjadikan polemik keuangan tahun 2023 sebagai sebuah pembelajaran agar hal tersebut tidak terjadi lagi di tahun ini,” tegas Jerri Kiswanto saat memberikan tanggapannya.
Jerri Kiswanto mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada akhir-akhir ini telah terganggu. Menurutnya, gangguan ini disebabkan oleh pengeluaran keuangan yang tidak sesuai serta gejolak ekonomi yang sulit diprediksi.
“Gangguan tersebut diakibatkan dari pengeluaran keuangan daerah yang kurang bersesuaian serta gejolak ekonomi yang sulit,” kata Jerri.
Dampak dari ketidakteraturan ini, lanjut Jerri, tidak hanya dirasakan oleh aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga masyarakat umum. Selain dampak ekonomi, ia menyoroti bahwa beberapa ASN bahkan harus berurusan dengan masalah hukum sebagai akibat dari pengelolaan keuangan yang kurang baik.
“Tentunya hal ini disebabkan adanya manajemen pengelolaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang kurang maksimal dan juga kurang tertib,” ujarnya.
Jerri menambahkan bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan agar tidak menimbulkan masalah serupa di masa mendatang. Fraksi NasDem berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi mendalam dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang konkret.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki tata kelola keuangan secara menyeluruh dan memastikan bahwa manajemen anggaran berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutup Jerri Kiswanto.
Dengan adanya peringatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya masalah keuangan di tahun 2024 dan seterusnya. (Red)
