, Palangka Raya – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Akses Reformasi Agraria di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, pada Rabu (25/09/2024). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kabupaten di Kalteng, sebagai upaya menyelaraskan kebijakan dan solusi terkait masalah agraria yang dihadapi di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perkimtan Kalteng, Andi Asyad, ST., dalam pertemuannya dengan media, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi agraria di Kalteng. Ia menjelaskan bahwa masalah akses lahan dan penataan wilayah merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Setiap kabupaten di Kalteng menghadapi permasalahan agraria yang berbeda, memerlukan pendekatan dan solusi yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
“Setiap kabupaten memiliki tantangan yang unik dalam reformasi agraria. Meskipun kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus, kita berkomitmen untuk menguranginya secara bertahap setiap tahun. Program reformasi agraria ini adalah bagian dari agenda nasional, tetapi di daerah pelaksanaannya harus lebih spesifik dan strategis,” jelas Andi.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam upaya memaksimalkan reformasi agraria. Andi menyebutkan bahwa langkah-langkah strategis telah dilakukan, termasuk membangun hubungan investasi dan memfasilitasi komunikasi antar pihak yang terkait, meskipun tantangan dalam penataan lahan masih ada.
“Kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta, menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian masalah akses lahan di Kalteng. Kita terus melakukan upaya untuk menghadirkan solusi yang bisa diimplementasikan secara bertahap,” tambahnya.
Rakor ini juga berfungsi sebagai wadah koordinasi antar kabupaten untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif. Setiap kabupaten diharapkan dapat menemukan solusi yang sesuai untuk masalah agraria yang dihadapi, sehingga pelaksanaan reformasi agraria di Kalteng dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.
Rapat ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah Kalteng dalam menghadapi tantangan agraria pada tahun 2024, sekaligus mempertegas komitmen mereka dalam memperbaiki akses dan penataan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (Nala)
