, Kalteng – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng), melalui Pelaksana Harian (Plh) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Akhmad Husain, secara resmi membuka program Sekolah Lapang Gelombang Pertama bertajuk “Kepribadian” yang digelar oleh Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN). Acara ini berlangsung di Aula Palangka Universitas Palangka Raya pada Senin (28/10/24) dan bertujuan memperkuat keterampilan dan kepercayaan diri perempuan Dayak dalam berbagai aspek pembangunan daerah.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng, yang dibacakan oleh Akhmad Husain, kegiatan Sekolah Lapang ini dipuji sebagai langkah positif dalam memperlengkapi perempuan Dayak dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman. “Atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng, saya mengapresiasi inisiatif Lembaga Perempuan Dayak Nasional ini. Diharapkan perempuan Dayak dapat semakin mandiri dan aktif berkontribusi bagi pembangunan daerah,” ungkap Husain.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam peningkatan kualitas hidup, dan mengajak para perempuan Dayak untuk terus belajar dan berkembang. Selain itu, Husain menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi perempuan sebagai potensi besar bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng. Husain juga melihat kegiatan ini sebagai bentuk pelestarian budaya Dayak, yang menjadi bagian penting dalam menjaga jati diri dan kearifan lokal dari pengaruh luar.
Debora, Ketua LPD Provinsi Kalteng, menambahkan bahwa LPDN berperan sebagai “Rumah Betang” atau rumah besar bagi seluruh perempuan Dayak. Ia menyatakan semangat yang kuat dalam memberdayakan perempuan Dayak, yang disimbolkan sebagai “Intan Borneo”—menggambarkan kecantikan, kecerdasan, dan ketangguhan mereka. Debora berharap LPDN dapat menjadi wadah kebersamaan untuk saling mendukung dan bahu-membahu dalam memajukan perempuan Dayak di berbagai bidang kehidupan, sejalan dengan filosofi rumah Betang yang mengedepankan gotong royong.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pimpinan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Pengurus LPDN, Ketua LPDN provinsi dan kabupaten, sesepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuka agama. (Nala)
