Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Sowan Dehi, Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Adrian U. Mustapa, serta perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kehadiran berbagai instansi terkait ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan kelancaran dan integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Gorontalo.
Plt. Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto Bahua, dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan penguatan mekanisme pelayanan pindah memilih. Menurut Windarto, pelayanan pindah memilih sangat penting untuk memberikan kemudahan kepada warga yang tidak dapat memilih di tempat tinggal asal, tetapi memiliki hak suara di lokasi pemungutan suara (TPS) yang baru. Oleh karena itu, KPU berharap PPK dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk memastikan proses pindah memilih berjalan lancar, terutama bagi warga yang baru saja pindah domisili atau sedang berada di luar daerah pada saat pelaksanaan Pilkada.
Selain itu, Windarto juga mengingatkan seluruh peserta rakor tentang pentingnya pencermatan daftar pemilih tetap (DPT). Salah satu agenda utama dalam rakor ini adalah memastikan bahwa data pemilih yang terdaftar sudah benar, valid, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Pencermatan ini mencakup pemeriksaan terhadap salinan DPT serta pengawasan terhadap potensi masalah yang dapat muncul, seperti pemilih ganda, data yang tidak lengkap, atau pemilih yang sudah meninggal. KPU Kabupaten Gorontalo ingin memastikan bahwa setiap warga yang berhak memilih tercatat dengan baik dalam DPT untuk menghindari potensi masalah pada saat pemungutan suara.
Pencermatan data pemilih juga terkait erat dengan upaya meningkatkan akurasi data pemilih melalui perekaman e-KTP. Dalam rapat tersebut, Windarto mengungkapkan keprihatinannya mengenai rendahnya tingkat perekaman e-KTP di Kabupaten Gorontalo, yang dapat mempengaruhi hak pilih masyarakat. Menurut data yang ada, masih banyak warga Kabupaten Gorontalo yang belum melakukan perekaman e-KTP. Hal ini berpotensi menimbulkan kendala dalam proses verifikasi dan validasi data pemilih. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Gorontalo mengharapkan agar PPK dan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perekaman e-KTP. Perekaman ini menjadi sangat krusial untuk memastikan data pemilih yang valid, karena e-KTP adalah salah satu syarat utama dalam proses verifikasi data pemilih.
Windarto menekankan bahwa keakuratan data pemilih adalah kunci utama dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan transparan. Jika data pemilih tidak akurat, akan berdampak pada hak suara warga yang tidak tercatat atau salah tercatat, yang tentu akan merugikan proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, rakor ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan mempercepat penuntasan proses perekaman e-KTP.
Peran aktif PPK di tingkat kecamatan sangat diharapkan dalam mensosialisasikan pentingnya perekaman e-KTP dan membantu warga yang mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman. Windarto berharap PPK dapat mengambil langkah-langkah proaktif, seperti melakukan koordinasi langsung dengan pihak Dinas Dukcapil, serta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jadwal dan lokasi perekaman e-KTP.
Kegiatan rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh tahapan persiapan Pilkada 2024 berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, rakor ini juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara KPU, Bawaslu, Dinas Dukcapil, serta instansi terkait lainnya dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat agar hak pilih setiap warga dapat terjamin dengan baik.
Dengan sinergi yang kuat antar lembaga dan partisipasi aktif dari masyarakat, KPU Kabupaten Gorontalo yakin dapat menghadirkan Pilkada yang aman, jujur, adil, dan transparan pada tahun 2024.
#KPUMelayani #PilkadaSerentak2024
