, Gorontalo Utara, 30 Desember 2024 – Pemerintah Daerah Gorontalo Utara (Pemda Gorut) kembali menjadi sorotan setelah keputusan kontroversial yang dianggap mengabaikan nasib guru honorer. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kominfo, Pemda mengumumkan tidak akan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Ruang Talenta Guru (RTG). Keputusan ini otomatis menutup peluang ratusan guru honorer untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ironisnya, meskipun ruang untuk guru honorer ditutup, formasi P3K tetap dibuka untuk pendaftar umum dengan syarat memiliki Pendidikan Profesi Guru (PPG), tanpa mempertimbangkan pengalaman mengajar di Gorontalo Utara.
“Ini adalah pukulan besar bagi kami. Bertahun-tahun mengabdi, tetapi justru disingkirkan oleh kebijakan yang lebih mengutamakan pendatang baru,” ungkap seorang guru honorer yang meminta namanya dirahasiakan.
Alasan Anggaran yang Dipertanyakan
Sekretaris Daerah Gorut menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun, alasan ini dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak. “Kalau memang anggaran terbatas, mengapa tetap membuka formasi untuk pendaftar umum? Ini jelas kebijakan yang diskriminatif,” kritik salah satu pengamat pendidikan di Gorut.
Sertifikasi Guru Tertunda, Nasib Tenaga Pendidik di Ujung Tanduk
Tak hanya soal P3K, keterlambatan pembayaran sertifikasi guru juga menambah daftar masalah. Meski dana tiga bulan tersedia di kas daerah, pencairannya hanya akan dilakukan sebagian karena revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Sisa pembayaran dijanjikan akan dilakukan pada 2025 setelah pergeseran anggaran.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal penghargaan terhadap tenaga pendidik. Kalau guru terus diperlakukan seperti ini, bagaimana pendidikan di Gorut bisa maju?” ujar seorang guru bersertifikasi yang kecewa.
Pemda Dinilai Gagal Prioritaskan Pengabdian
Keputusan ini juga menunjukkan ketidakkonsistenan Pemda dalam menghargai tenaga pendidik lokal yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan honor rendah. Absennya Penjabat (Pj.) Bupati Sila Botutihe dalam konferensi pers semakin memperkuat dugaan adanya konflik internal di tubuh pemerintah daerah.
Seruan Perlawanan Guru Honorer
Para guru honorer kini menyerukan perlawanan atas kebijakan ini. Mereka mendesak pemerintah pusat turun tangan untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada tenaga pengajar lokal.
“Jika Pemda terus mengabaikan kami, ini bisa menjadi awal kehancuran sistem pendidikan di Gorontalo Utara. Kami akan terus bersuara agar pengabdian kami tidak dihapuskan oleh kebijakan yang hanya mementingkan kepentingan jangka pendek,” pungkas salah seorang guru honorer.
Keputusan Pemda Gorut ini kini memicu pertanyaan besar: apakah pemerintah daerah benar-benar memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, atau justru mengorbankan pengabdian demi alasan-alasan yang sulit diterima logika? (Tim PJS)
