, Jakarta – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Pasangan Romantis,” kembali menjadi sorotan setelah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hasil pemilihan yang telah mereka menangkan tetap dihormati dan dijaga dari klaim-klaim yang berpotensi merusak integritas proses demokrasi.
Gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 menuding adanya ketidaksesuaian dalam proses administrasi pemilu, yang mereka klaim telah mengurangi perolehan suara mereka secara signifikan. Namun, Pasangan Romantis dengan tegas menyatakan bahwa semua tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diawasi oleh lembaga berwenang.
“Kami hadir di Mahkamah Konstitusi bukan hanya untuk membela hasil pemilu yang sah, tetapi juga untuk menjaga agar suara rakyat Gorontalo Utara tidak disalahgunakan,” ujar Riyan Nasaru, S.H., CPM, ketua tim kuasa hukum Pasangan Romantis. Menurut Riyan, proses pemilu ini adalah cerminan dari kehendak rakyat yang harus dihormati oleh semua pihak.
Pasangan Romantis menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak lawan tidak memiliki dasar yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan. Mereka yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.
Di sisi lain, mereka juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan, dan hasil pemilu yang mencerminkan suara rakyat akan tetap dihormati,” tambah Riyan.
Langkah tegas Pasangan Romantis ini menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan suara rakyat dan menjaga integritas demokrasi di Gorontalo Utara. Mereka berharap proses hukum di MK dapat berjalan lancar dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya demi masa depan daerah yang lebih baik.
“Pasangan Romantis: Menjaga Integritas Pilkada Gorontalo Utara di Tengah Sengketa”
