Gorontalo Utara – Sekretaris Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Hendra Nurdin, melontarkan kritik tajam terhadap Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Gorontalo Utara yang dinilai kurang serius menangani permasalahan rekrutmen tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kritik ini muncul setelah Komisi I DPRD Gorontalo Utara melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ironisnya, tidak ada satu pun perwakilan dari BKPP yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Harusnya pihak BKPP lebih proaktif dalam persoalan ini. Ini bukan masalah kecil, tetapi menyangkut nasib banyak tenaga PPPK di Gorontalo Utara,” tegas Hendra saat dihubungi via telepon, Kamis (16/1/2025).
Hendra mengungkapkan kekecewaannya karena ketidakhadiran BKPP membuat upaya konsultasi menjadi kurang maksimal. Padahal, menurutnya, banyak hal penting yang bisa langsung didiskusikan bersama antara DPRD dan BKPP dalam pertemuan tersebut.
“Kami sudah menyampaikan rencana kunjungan kerja ini sebelumnya, tetapi sayangnya, BKPP tidak hadir untuk ikut serta. Padahal, ada berbagai informasi penting yang kami peroleh, terutama terkait regulasi rekrutmen PPPK,” lanjutnya.
Hendra memastikan bahwa hasil konsultasi dengan BKN dan Kementerian PAN-RB akan disampaikan secara transparan kepada publik. “Kami akan melanjutkan konsultasi ke Kementerian PAN-RB pada Jumat (17/1/2025). Hasil dari seluruh pertemuan ini akan kami informasikan kepada masyarakat,” tutupnya. (***)
