Lampung Timur – Warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dibuat resah atas dugaan pemotongan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang oknum pendamping yang diduga adalah istri kepala desa setempat. Besaran potongan yang dilakukan berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan pangan nasional yang seharusnya bertujuan meringankan beban keluarga pra-sejahtera justru diduga menjadi ajang mencari keuntungan pribadi. Salah satu pendamping BPNT/PKH Desa Mekar Jaya mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat di desa tersebut mencapai 255 KPM. Selain itu, pencairan bantuan dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, yakni Januari, Februari, dan Maret, dengan total dana Rp 600.000 per KPM. Namun, setiap penerima manfaat diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per bulan, sehingga total potongan mencapai Rp 45.000 hingga Rp 60.000 per KPM.
“Selain pemotongan biaya administrasi, penerima bantuan juga diwajibkan menebus sembako senilai Rp 200.000 untuk satu bulan. Padahal, bantuan tersebut seharusnya digunakan secara penuh oleh masyarakat tanpa adanya pungutan tambahan,” ungkap salah satu pendamping.
Mirisnya, praktik ini diduga turut melibatkan istri kepala desa yang masih aktif sebagai pendamping BPNT/PKH dan belum mengundurkan diri meskipun telah menyandang status ibu kades.
Pendamping tersebut juga mengakui bahwa praktik semacam ini telah berjalan cukup lama dan tidak hanya terjadi di Desa Mekar Jaya, tetapi juga di seluruh desa di Kecamatan Jabung. “Ini sudah menjadi kesepakatan bersama kami dengan pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),” tutupnya.
Kasus ini menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menghentikan praktik pemotongan bantuan yang merugikan mereka. Sementara itu, pihak terkait diharapkan segera melakukan investigasi guna memastikan kejelasan dugaan tersebut. (Aan)
