Tajuk – Kerangka yang membagi umat manusia ke dalam empat kategori—orang cerdas, bandit, orang tak berdaya, dan orang bodoh—memberikan lensa tajam untuk memahami dinamika sosial dan hubungan antarindividu maupun kelompok. Setiap kategori dibedakan bukan dari latar belakang, jabatan, atau kekayaan, melainkan dari dampak tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain.
Dalam kerangka ini, orang cerdas menciptakan keuntungan bagi dirinya dan orang lain. Bandit mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Orang tak berdaya seringkali memberi keuntungan bagi orang lain sambil merugikan dirinya sendiri. Sedangkan orang bodoh, yang paling berbahaya, merugikan dirinya sendiri dan orang lain—tanpa alasan yang jelas dan tanpa kesadaran akan dampaknya.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah “hukum kebodohan universal” yang menyatakan bahwa kebodohan tersebar secara merata di semua kelompok—tanpa memandang pendidikan, status sosial, atau kekuasaan. Orang bodoh bisa berada di parlemen, di panggung politik, di balik mikrofon media, atau bahkan memimpin sebuah daerah. Mereka tidak hanya ada di masyarakat bawah, tetapi juga merambah ke posisi elite.
Demokrasi yang Dikhianati
Jika kita tidak memahami dan mengantisipasi bahaya dari kebodohan yang terorganisir, maka demokrasi hanya akan menjadi simbol kosong. Sebuah panggung yang megah tapi rapuh, hanya digunakan untuk memajang para politisi dengan pencitraan cemerlang, sementara rakyat terus digiring menjadi penonton pasif.
Ketakutan terbesar bagi para pemegang kuasa bukanlah kerusuhan atau pemberontakan. Yang mereka takutkan adalah lahirnya rakyat yang cerdas—rakyat yang berpikir kritis, yang mampu mempertanyakan kebijakan, yang berani menuntut janji-janji kampanye, dan yang tidak mudah tertipu oleh retorika. Dalam konteks ini, menjaga rakyat tetap bodoh bukan sekadar kelalaian, melainkan strategi bertahan hidup bagi penguasa.
Pisau Cerdas yang Dianggap Ancaman
Rakyat yang cerdas ibarat pisau tajam yang bisa menguliti lapisan demi lapisan kebohongan dan ketidakadilan. Maka tak heran jika program seperti “revolusi mental” hanya menjadi slogan kosong, dibungkus rapi dan disimpan dalam gudang kebijakan, terkunci dengan gembok ketakutan oleh mereka yang seharusnya menjalankannya.
Ketika rakyat mulai berpikir, bertanya, dan memilih dengan kesadaran, maka tatanan kekuasaan yang dibangun di atas kebodohan akan goyah. Namun kenyataan hari ini justru sebaliknya: pemilu berubah menjadi festival pencitraan, bukan pertarungan gagasan. Visi dan misi kalah pamor dari jumlah baliho, senyuman palsu, dan “amplop hijau”.
Rakyat Bodoh adalah Investasi Jangka Panjang
Bagi politisi haus kuasa, rakyat yang tidak kritis adalah aset strategis. Mereka lebih memilih masyarakat yang manut, yang tidak banyak bertanya, dan yang bisa dibujuk dengan bantuan sesaat atau hiburan di media sosial. Karena itulah, kebijakan memperbodoh rakyat bukan sekadar kelalaian, tapi bagian dari senjata utama untuk mempertahankan dominasi kekuasaan.
Demokrasi pun kehilangan maknanya. Ia tidak lagi menjadi kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—melainkan berubah menjadi sirkus politik, tempat para elite memainkan peran dan rakyat cukup tertawa, menangis, lalu pulang tanpa menyadari bahwa mereka baru saja ditipu secara kolektif.
Masa Depan Ada di Tangan Pemilih
Pemimpin adalah cerminan kualitas pemilihnya. Jika kita terus memilih karena janji palsu, citra semu, atau sebungkus uang, maka jangan heran jika daerah ini terus dipimpin oleh orang yang tidak pernah benar-benar membela rakyat.
Saatnya kita membuka mata dan hati. Pilihlah pemimpin dengan nalar dan nurani. Jangan terbuai oleh pencitraan atau nostalgia kekuasaan yang tidak pernah membalas jasa rakyat. Masa depan daerah ini ada di tangan kita semua. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita bisa memilih antara meneruskan siklus kebodohan, atau membangkitkan kesadaran rakyat untuk membentuk masa depan yang lebih adil dan cerdas.
Penulis:
TUTUN SUAIB.,SH.,CPLC
PRAKTISI HUKUM dan AKTIVIS
