Gorontalo Utara — Langkah Pemerintah Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, dalam mengupayakan pembangunan lapangan olahraga dan ruang terbuka hijau mendapat respon positif dari Komisi I DPRD Gorontalo Utara (Gorut). Namun, di balik dukungan tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan fasilitas publik yang layak dan berkelanjutan bagi warga desa.
Anggota Komisi I DPRD Gorut, Hendra Nurdin, menegaskan komitmen pihak legislatif dalam mendorong terwujudnya infrastruktur publik desa, bukan hanya melalui pernyataan dukungan, tetapi juga melalui instrumen resmi seperti surat rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Gorut.
“Kami akan memberikan surat rekomendasi kepada Pemda dan juga melibatkan instansi terkait dalam proses ini. Bukan sekadar wacana, tapi ada langkah konkret untuk mendukung upaya desa,” ujar Hendra.
Menurutnya, Bulontio Timur yang merupakan ibu kota kecamatan, sudah sepantasnya memiliki fasilitas umum memadai yang bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, utamanya generasi muda.
Sementara itu, Kepala Desa Bulontio Timur, Nurdin Loanga, menyoroti ketimpangan infrastruktur publik di wilayahnya. Meski telah berdiri selama lebih dari enam dekade dan berperan sebagai desa penyangga utama kecamatan, desa ini belum memiliki sarana olahraga maupun ruang terbuka hijau.
“Sudah 60 tahun Bulontio Timur berdiri, dan selama itu belum ada fasilitas publik yang representatif. Kami berharap dukungan DPRD bisa mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran atau memberikan fasilitasi percepatan,” tegas Nurdin.
Ia menambahkan, kehadiran ruang terbuka hijau dan lapangan olahraga bukan hanya menjadi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga sarana membangun kualitas hidup masyarakat, mulai dari aspek kesehatan, interaksi sosial hingga pengembangan potensi pemuda.
Dorongan Partisipasi Lebih Luas
Gagasan pembangunan ruang publik di Bulontio Timur juga membuka ruang dialog lebih luas soal peran pemangku kepentingan lainnya, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappeda. Sinergi antarlembaga menjadi kunci agar rencana pembangunan tidak sekadar menjadi proyek jangka pendek, tetapi terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Hendra Nurdin menekankan bahwa DPRD bukan hanya sekadar lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat desa.
“Kami siap menjadi jembatan agar kebutuhan masyarakat seperti ini masuk dalam agenda pembangunan daerah,” imbuhnya.
Diharapkan dengan adanya kerja sama yang terstruktur antara DPRD, Pemda, dan perangkat teknis lainnya, masyarakat Bulontio Timur tak perlu menunggu lebih lama lagi untuk memiliki fasilitas umum yang layak dan merata. (BYP)
