Gorontalo Utara — Di tengah pembahasan teknis seputar penanganan kawasan kumuh dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara, terselip suara lirih dari kelompok yang justru memikul beban moral dan spiritual masyarakat: para imam. Keluhan mereka soal insentif yang tak kunjung dibayarkan selama enam bulan mengemuka lewat Anggota DPRD Komisi III, Windra Lagarusu.
Windra mengungkapkan, para imam awalnya hendak menyampaikan langsung keresahan ini kepada Bupati Gorut, Thariq Modanggu, saat prosesi adat Mopotilolo. Namun, demi menjaga kekhidmatan dan suasana sakral penyambutan kepala daerah, niat itu diurungkan.
“Mereka memilih menahan suara mereka demi menghormati tradisi. Tapi mereka butuh kejelasan. Akhirnya mereka menyampaikannya kepada saya,” kata Windra, Senin (14/7).
Windra pun mendesak agar pemerintah daerah, terutama Bupati Thariq Modanggu, segera menindaklanjuti keterlambatan pencairan insentif. Baginya, persoalan teknis anggaran tak boleh jadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan para imam yang telah mengabdikan diri untuk membina nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
“Kalau soal nomenklatur dan administrasi, itu kewenangan eksekutif untuk menyelesaikan. Tapi jangan abaikan pengabdian mereka,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Thariq Modanggu menjelaskan bahwa hambatan pencairan disebabkan oleh perubahan nomenklatur anggaran di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Bila dipaksakan dibayar saat ini, ia khawatir akan memunculkan persoalan hukum seperti temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
“Kita tidak ingin gegabah. Solusinya adalah menyesuaikan nomenklatur tersebut di APBD Perubahan,” jelas Thariq.
Ia mengakui bahwa kebijakan ini tak populer di mata para imam, namun menurutnya lebih bijak menahan pencairan daripada memicu masalah hukum di kemudian hari.
Namun demikian, suara-suara yang tertahan itu menunjukkan ironi: para imam, yang seharusnya dihormati sebagai penjaga nilai-nilai moral masyarakat, justru harus berhadapan dengan sistem yang lamban dan kurang peka terhadap kebutuhan dasar mereka. (BYP)
