Gorontalo Utara, 21 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan bahwa serial video “Bupati Melapor” bukan sekadar ajang pencitraan, melainkan sebuah ikhtiar membangun komunikasi publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan relevan dengan zaman.
Pernyataan ini disampaikan Abdul Azis Deny Latif, pemerhati dan selaku tim pemenangan menanggapi kritik dari mantan ajudan Bupati sekaligus pengamat kebijakan publik, Mohamad Safitra Rahim (MSR). Dalam kritiknya, MSR menyebut bahwa konten video yang rutin diunggah Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, dinilai “lebih mengedepankan gaya daripada substansi”.
“Kami menghormati kritik tersebut. Justru ini menandakan bahwa ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat hidup sehat di Gorontalo Utara. Kritik yang konstruktif akan selalu kami maknai sebagai bahan refleksi dan evaluasi,” ujar Abdul Azis, Senin (21/07/2025).
Namun demikian, lanjut Abdul Azis, perlu diluruskan bahwa tujuan dari serial “Bupati Melapor” adalah untuk menghadirkan wajah baru dalam komunikasi pemerintahan. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, masyarakat membutuhkan penjelasan langsung dari pemimpin mereka, bukan sekadar laporan di atas kertas.
“Bupati Melapor” adalah cerminan keterbukaan dan transparansi, bukan ‘gaya-gayaan’. Ini cara kami menyampaikan proses kerja, tantangan birokrasi, dan keputusan-keputusan penting yang berdampak luas,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan soal “baru duduk di kursi bupati setelah 26 hari”, Abdul Azis menjelaskan bahwa narasi tersebut adalah bagian dari transparansi terhadap realitas administratif yang sering tidak diketahui publik. “Itu bukan keluhan, melainkan gambaran tantangan birokrasi yang perlu dipahami bersama. Perubahan tidak bisa instan. Ada proses yang harus dilalui,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak hanya sibuk mengelola komunikasi digital, tetapi juga tetap fokus mengeksekusi berbagai program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya:
- Penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin melalui Dinas Sosial;
- Operasi pengawasan tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum;
- Pemeriksaan wilayah pesisir untuk pencegahan destructive fishing;
- Hingga penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.
“Semua ini juga kami laporkan secara terbuka, baik lewat media sosial, media massa, maupun forum formal pemerintahan,” tambah Abdul Azis
Menurutnya, kritik bahwa video tersebut “tanpa dampak nyata” terlalu simplistik. Dalam dunia pemerintahan modern, membangun kepercayaan publik tidak hanya lewat tindakan fisik, tetapi juga lewat cara menyampaikan informasi.
“Substansi dan narasi tidak perlu dipertentangkan. Justru keduanya saling menguatkan. Kami tidak sedang mencari pujian, tetapi berupaya mendekatkan pemerintah kepada rakyat dengan bahasa yang bisa dipahami dan cara yang lebih inklusif,” jelasnya.
Deny pun menegaskan bahwa Pemkab Gorontalo Utara tetap terbuka terhadap kritik, namun berharap kritik yang muncul juga mempertimbangkan konteks, tantangan birokrasi, serta progres yang telah dicapai.
“Kritik sangat kami butuhkan. Tapi akan lebih kuat jika juga diikuti pemahaman utuh terhadap realitas pemerintahan yang kompleks. Kami tidak anti kritik, tapi juga tidak akan berhenti berinovasi hanya karena takut disalahpahami,” pungkasnya.
Dengan semangat transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas, Pemkab Gorontalo Utara memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan memiliki tujuan edukatif, inspiratif, dan mencerminkan proses kerja yang sedang berlangsung demi kepentingan rakyat. (BYP)
