GORONTALO UTARA — Sikap kritis dan tajam kembali ditunjukkan oleh Fitri Yusup Husain, juru bicara Fraksi Hanura–PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, dalam pembahasan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama pemerintah daerah, Selasa (6/8/2025)
Dalam pandangan fraksinya, Fitri menegaskan bahwa pembahasan PPAS bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“PPAS bukan hanya urusan angka dan tabel. Ini adalah kompas kebijakan fiskal yang menentukan apakah pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Fitri dengan tegas di hadapan forum pembahasan.
Soroti Penurunan Pendapatan Transfer
Fitri mengungkapkan keprihatinannya atas penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp95,4 miliar, dengan total penurunan pendapatan daerah sebesar Rp91,84 miliar.
Menurutnya, kondisi ini harus dijawab dengan strategi konkret, bukan dengan pemangkasan anggaran yang justru melemahkan sektor publik.
“Kami ingin tahu, langkah nyata apa yang akan diambil pemerintah daerah? Jangan sampai defisit ini dijadikan alasan untuk mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” tegasnya.
PAD Lemah, Fitri Minta Evaluasi Total
Dalam paparannya, Fitri juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai Rp8,48 miliar atau 15,55 persen dari target Rp48,32 miliar hingga semester pertama tahun 2025.
Sementara pendapatan dari kategori lain-lain baru menyentuh 3,53 persen.
“Angka ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam kinerja pemungutan PAD. Harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk pada sistem, SDM, dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan potensi yang ada,” ujarnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Fraksi Hanura–PKS melalui Fitri mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PAD yang bekerja cepat, tepat, dan tuntas untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Kenaikan Anggaran Kesbangpol Dinilai Tidak Wajar
Tak hanya menyoroti pendapatan, Fitri juga menyoroti lonjakan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari Rp4,9 miliar menjadi Rp13,29 miliar, atau naik hampir 200 persen.
“Kenaikan ini terlalu signifikan dan sulit diterima secara rasional tanpa penjelasan terbuka. Kami mendesak audit menyeluruh agar publik mengetahui dasar kebijakan anggaran tersebut,” tegas Fitri.
Menurutnya, lonjakan anggaran seperti ini hanya akan menimbulkan kecurigaan publik jika tidak dibarengi transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Fitri: Perlu Pembenahan dalam Manajemen Anggaran Daerah
Lebih lanjut, Fitri menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah, yang baru mencapai 42 persen dari total anggaran Rp711,35 miliar hingga pertengahan tahun.
Ia menilai pola ini menunjukkan lemahnya manajemen perencanaan dan eksekusi program.
“Setiap tahun kita menghadapi masalah yang sama: anggaran menumpuk di akhir tahun dan program dijalankan terburu-buru. Ini harus diakhiri dengan sistem peringatan dini agar belanja daerah benar-benar efektif,” katanya.
Fitri juga menyinggung perbedaan besar antara estimasi awal dan hasil audit terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) — dari perkiraan Rp18,93 miliar menjadi hanya Rp9,89 miliar berdasarkan audit BPK.
“Selisih hampir 50 persen ini menunjukkan kelemahan dalam akurasi data dan sistem perhitungan. Kita butuh pembenahan metode proyeksi anggaran berbasis data riil,” tegas Fitri lagi.
Enam Rekomendasi Fraksi untuk Reformasi Fiskal Daerah
Menutup pandangannya, Fitri menyampaikan enam rekomendasi utama Fraksi Hanura–PKS agar perubahan APBD 2025 benar-benar menjadi momentum perbaikan:
Prioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai sektor utama.
Lakukan refocusing terhadap program yang tidak mendesak.
Bentuk Satgas PAD untuk percepatan pendapatan daerah.
Lakukan audit atas lonjakan anggaran Kesbangpol.
Sempurnakan metode proyeksi SiLPA dengan data faktual.
Terapkan sistem peringatan dini terhadap penyerapan anggaran yang lambat.
“Kami tidak sekadar mengkritik, tapi menawarkan solusi. Reformasi anggaran harus dilakukan dengan keberanian, kejujuran, dan kesungguhan,” ungkap Fitri.
Sikap Kritis dan Konstruktif
Fitri menegaskan bahwa Fraksi Hanura–PKS akan terus mengawal pembahasan anggaran dengan sikap kritis, terbuka, dan konstruktif, demi memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat langsung bagi masyarakat Gorontalo Utara.
“Kami hadir bukan untuk menghambat, tapi untuk menjaga agar kebijakan fiskal tetap berada di jalur kepentingan rakyat. Itulah esensi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkas Fitri Yusup Husain. (Red)
