Gorontalo Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara melalui Badan Anggaran (Banggar) resmi menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (12/8).
Dalam laporan yang dibacakan oleh juru bicara Banggar, Miqdad Abdullah, ditegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan tetap sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026. Fokusnya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta efisiensi belanja daerah.
“KUA–PPAS ini bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Miqdad.
Dorong Kemandirian Fiskal
Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp712,27 miliar. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp48,32 miliar, namun diproyeksikan melampaui Rp50 miliar karena adanya pengalihan Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi ke pajak daerah, termasuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berpotensi menambah pendapatan hingga Rp15 miliar.
Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.
Belanja Fokus pada Layanan Dasar dan Pilkades Serentak
Untuk sisi belanja, total Rp711,35 miliar dialokasikan dengan komposisi: belanja operasi Rp517,98 miliar, belanja modal Rp55,36 miliar, belanja tidak terduga Rp763,47 juta, dan belanja transfer Rp137,23 miliar.
Menariknya, belanja transfer ke desa juga mencakup pembiayaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 89 desa, yang menjadi pelaksanaan perdana setelah terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Surplus dan Harapan Baru
Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah diproyeksikan sebesar Rp18,93 miliar dari SILPA, sementara pengeluaran mencakup cicilan utang Rp18,35 miliar dan penyertaan modal daerah Rp1,5 miliar. Dengan perhitungan tersebut, Banggar memperkirakan APBD 2026 akan mengalami surplus sebesar Rp925,23 juta.
Surplus kecil ini menjadi sinyal positif bahwa pengelolaan fiskal daerah tetap disiplin dan terkendali.
Banggar menegaskan komitmennya agar KUA–PPAS 2026 menjadi dokumen anggaran yang efisien, transparan, dan pro-rakyat, serta mendukung program unggulan kepala daerah seperti BERPADU, Gerakan Agro MOPOMULO, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan gratis berkualitas.
“Semoga APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar produktif dan berkeadilan,” pungkas Miqdad. (Red)
