Gorontalo – Fraksi Hanura–PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyoroti pentingnya transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna tingkat I DPRD, Selasa (9/9), oleh Robinson Puluhulawa selaku juru bicara fraksi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Hanura–PKS menilai bahwa perubahan APBD bukan sekadar proses administratif, tetapi momentum strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kebijakan fiskal nasional yang dinamis.
“Perubahan APBD harus mencerminkan kemampuan daerah menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi serta memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujar Robinson Puluhulawa.
Ia menjelaskan, total pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2025 mengalami penyesuaian signifikan — dari Rp804,1 miliar menjadi Rp716,4 miliar atau turun sebesar Rp87,6 miliar. Menyikapi hal itu, fraksi meminta pemerintah daerah menyampaikan penjelasan yang lebih rinci mengenai strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu, total belanja daerah juga diproyeksikan menurun dari Rp803,2 miliar menjadi Rp706,5 miliar. Fraksi Hanura–PKS menegaskan, fokus utama bukan pada besar kecilnya anggaran, melainkan bagaimana setiap rupiah mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Orientasi anggaran harus berbasis hasil (outcome oriented), bukan sekadar penyerapan. Setiap program harus terukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Robinson.
Selain itu, fraksi mendorong agar program prioritas diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan mutu layanan kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas, serta dukungan berkelanjutan bagi nelayan dan petani sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Fraksi Hanura–PKS juga menegaskan komitmennya dalam mengawal proses pelaksanaan APBD agar lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan publik.
“APBD harus pro rakyat, adil, dan transparan. Kami mendukung penuh Ranperda Perubahan APBD 2025 ini, namun pengawasan akan terus kami lakukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutup Robinson Puluhulawa. (***)
