Gorontalo Utara – Komisi III DPRD Gorontalo Utara (Gorut) kembali mempertegas perannya sebagai lembaga pengawas anggaran dan pelaksana program daerah. Dalam rapat kerja bersama lima OPD mitra—BKUD, Dinkes, Disdik, DLH, dan RSUD Zainal Umar Sidiki (Zus)—Komisi III menyoroti langsung kesiapan serta capaian program menjelang tutup tahun anggaran 2025.
Anggota Komisi III, Windra Lagarusu, menekankan pentingnya pemantauan ketat karena daerah kini sudah memasuki triwulan terakhir. Dengan sisa waktu hanya sekitar tiga bulan, ia menilai setiap OPD wajib memastikan seluruh target kegiatan, baik fisik maupun nonfisik, bergerak sesuai yang telah direncanakan.
Pada rapat tersebut, komisi memberikan ruang bagi OPD untuk memaparkan kondisi terkini progres pekerjaan fisik. Disdik dan Dinkes menunjukkan capaian yang tergolong baik, berada di kisaran 50–70 persen. Namun kondisi berbeda terlihat di RS Zus, khususnya pembangunan instalasi bedah yang baru mencapai 30 persen. Komisi III langsung menegaskan perlunya percepatan progres oleh pihak ketiga.
Sebagai tindak lanjut, monitoring lapangan terhadap progres pekerjaan di RS Zus akan dilakukan pekan depan. Komisi III bahkan meminta pihak rumah sakit untuk mengeluarkan peringatan formal kepada kontraktor agar tidak main-main dengan sisa waktu yang semakin menipis.
Persoalan pasokan air di RS Zus juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Meski pihak rumah sakit menyampaikan bahwa kondisi air saat ini surplus, Komisi III tetap memberi peringatan agar manajemen tidak terlena dengan cuaca penghujan. Ketahanan pasokan air jangka panjang harus dipastikan, terutama menghadapi musim kemarau.
Selain evaluasi pembangunan, pembahasan mengenai data PPPK paruh waktu turut menjadi fokus. Komisi III meminta seluruh OPD menyampaikan data secara transparan dan lengkap. Hasilnya, seluruh pimpinan OPD memberikan data rinci mulai dari nama, lokasi tugas, hingga kesiapan anggaran.
Rapat pengawasan ini menegaskan komitmen Komisi III untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah bekerja maksimal di lapangan. Dengan waktu yang semakin terbatas, komisi menegaskan tidak ada ruang bagi kelalaian maupun keterlambatan. (red)
