Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang menuntut kejelian strategi dan kekuatan kolaborasi. Di tengah pengetatan fiskal dan perubahan dinamika ekonomi nasional, daerah ini dituntut untuk tetap tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalteng yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Selasa (14/10/2025).
Leonard menilai, pembangunan ekonomi Kalteng kini berada pada fase yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Tekanan datang dari dua sisi: menurunnya transfer dana pusat serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
“Beban fiskal daerah makin berat. Dana transfer dari pusat mengalami penyesuaian untuk efisiensi, sementara tuntutan pembangunan di daerah terus meningkat,” jelas Leonard.
Meski begitu, Leonard menekankan pentingnya beradaptasi dengan kondisi ini melalui pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif. Ia menyebut total belanja pemerintah di Kalteng—baik dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Dana Desa, maupun APBN—mencapai Rp33,9 triliun. Angka ini harus diolah secara cerdas menjadi penggerak ekonomi yang nyata.
“Modal pemerintah ini, meski terbatas, tetap bisa menjadi pengungkit pertumbuhan jika dikelola disiplin, sinergis, dan inovatif,” tegasnya.
Rakor ini menjadi forum penting untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah, sekaligus menjawab tantangan ekonomi yang kian kompetitif. Leonard juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor—antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—untuk memastikan setiap kebijakan memiliki daya dorong riil di lapangan.
Sebagai panduan, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan sembilan langkah konkret percepatan ekonomi daerah, antara lain: percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur daerah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal, penguatan industri manufaktur, serta kemudahan perizinan berusaha.
Leonard menilai, sembilan langkah tersebut bukan sekadar daftar kebijakan, tetapi harus diterjemahkan menjadi gerakan bersama.
“Tidak bisa lagi bekerja sektoral. Kita harus satu arah, satu energi. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci untuk membawa Kalteng menuju pertumbuhan ekonomi yang tangguh,” pungkasnya.
