Tuban, 18 Oktober 2025– Belum genap satu bulan rampung diperbaiki, jalan poros desa Ngampel–Pugoh, tepatnya di wilayah Desa Pugoh, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, kini kembali memprihatinkan. Aspal yang seharusnya menjadi solusi jangka panjang bagi akses warga, justru sudah mulai mengelupas dan rusak. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari publik dan menjadi cerminan buruknya kualitas proyek infrastruktur daerah.
Proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban ini diduga dikerjakan oleh CV Anugerah Putra Perkasa, namun hasilnya jauh dari harapan. Bukannya memperbaiki mobilitas warga, jalan yang baru beberapa minggu dikerjakan ini kini justru mengundang tanya akan mutu dan akuntabilitas pihak pelaksana proyek serta lemahnya pengawasan dari dinas terkait.
Berdasarkan pantauan langsung newstizen.co.id di lokasi, kerusakan terjadi secara merata di sejumlah titik. Aspal mengelupas, Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa penggunaan material tidak sesuai standar, serta metode pelaksanaan yang tidak profesional.
> “Pengaspalan itu baru selesai sekitar empat minggu yang lalu, mas. Dikerjakan malam hari, tapi sekarang sudah mulai rusak. Aspalnya ngelupas,” ungkap SG, warga sekitar, yang heran melihat cepatnya kerusakan terjadi.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tuban, Basdi, tidak merespons konfirmasi awak media, meski sudah dihubungi melalui pesan. Ketidakhadiran tanggapan resmi dari pejabat teknis menambah panjang daftar kekecewaan publik terhadap pengelolaan proyek infrastruktur daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Tuban, Agung Supriyanto, memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi:
> “Matur suwun atas atensi & infonya, saya teruskan ke PPK-nya untuk cek lokasi & tindak lanjutnya,” ujarnya melalui pesan singkat.
Namun, jawaban tersebut dinilai tidak cukup. Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pengecekan lokasi. Proyek dengan dana publik seharusnya dikerjakan dengan tanggung jawab dan transparansi penuh, bukan dengan cara-cara yang diduga asal jadi demi mengejar keuntungan semata.
Perlu Audit dan Sanksi Tegas
Kejadian ini menunjukkan perlunya audit teknis independen terhadap proyek tersebut. Bila terbukti ada kelalaian atau pelanggaran spesifikasi, baik dari kontraktor maupun pengawas lapangan, maka langkah tegas seperti pemutusan kontrak, blacklist perusahaan, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum perlu dipertimbangkan.
Tak hanya sekadar mengecewakan, proyek gagal seperti ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dana publik bukan untuk dibuang sia-sia melalui proyek tambal sulam yang cepat rusak, namun untuk membangun infrastruktur yang benar-benar layak dan tahan lama.
Masyarakat kini menunggu bukti, bukan sekadar janji.
