Gorontalo Utara – Fraksi Partai NasDem DPRD Gorontalo Utara (Gorut) melancarkan kritik keras terhadap Pemerintah Daerah atas penyusunan Rancangan APBD 2026 yang dinilai sarat dengan ilusi fiskal dan berpotensi menyeret daerah ke jurang ketidakstabilan anggaran. Dalam rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi, Juru Bicara Fraksi NasDem, Mikdad Yeser, memaparkan secara gamblang bahwa proyeksi pendapatan daerah yang diajukan pemerintah bukan hanya tidak realistis, tetapi juga bertentangan dengan angka resmi yang ditetapkan pemerintah pusat.
NasDem menemukan perbedaan signifikan pada pos pendapatan transfer. Pemerintah daerah memproyeksikan angka Rp636,42 miliar, padahal alokasi definitif APBN 2026 menetapkan hanya Rp586,71 miliar. “Selisih hampir Rp50 miliar ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tapi berpotensi menciptakan kekacauan fiskal jika dibiarkan,” tegas Mikdad.
Menurut Fraksi NasDem, ketidaksesuaian ini bukan kebetulan, melainkan indikasi bahwa penyusun anggaran tidak mencermati arah politik fiskal nasional. Oleh karena itu, mereka menuntut Bupati segera melakukan rasionalisasi menyeluruh sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan oleh TAPD dan Banggar.
Selain masalah proyeksi anggaran yang dianggap “mengada-ada”, NasDem juga menyoroti ancaman lain yang dapat merusak tata kelola pemerintah: dugaan suap dan pungutan liar dalam proses rekrutmen PPPK. Isu yang ramai diberitakan ini, menurut mereka, cukup menjadi dasar untuk dilakukan investigasi terbuka oleh aparat penegak hukum.
“Banyaknya kesaksian publik itu sendiri sudah menjadi alarm bahaya. Pemerintah daerah wajib melakukan pemeriksaan internal, sementara penegak hukum harus turun mengusut,” ujar Mikdad.
Tidak berhenti di situ, NasDem menuntut agar mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemda dilakukan tanpa praktik transaksional, dengan mekanisme yang transparan serta melibatkan pengawasan eksternal demi mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Di tengah kritik keras terhadap pengelolaan fiskal, NasDem tetap menegaskan pentingnya menjaga program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti BPJS menuju UHC, dana duka, dan alokasi Rp100 juta per desa yang merupakan janji politik Bupati.
Pada akhirnya, Fraksi NasDem menekankan bahwa APBD 2026 harus dibangun di atas kapasitas fiskal yang nyata, bukan angka yang direkayasa. Rasionalisasi, prinsip kehati-hatian, dan skala prioritas disebut sebagai kunci menjaga Gorut tetap berada dalam jalur fiskal yang sehat.
Dengan sikap tegas tersebut, NasDem seolah “menyalakan alarm fiskal” agar pemerintah daerah tidak bermain-main dengan angka dan memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan pada ambisi politik sesaat. ###
