Tajuk — Keyakinan Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan rakyat tampaknya mulai menemukan bentuk paling konkret melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan sekadar janji politik, melainkan manifestasi nyata dari kalimat yang pernah diucapkan oleh Gus Dur: “Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu, ya Prabowo.”
Kini, di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), anak-anak yang dulu hanya mengenal nasi garam, mulai bisa mencicipi lauk bergizi — bahkan ada yang membungkus sebagian untuk keluarga di rumah. Data terakhir per 15 Oktober 2025 mencatat 35,4 juta anak telah merasakan manfaat MBG, angka yang tidak kecil untuk program sosial sebesar ini.
Namun di balik capaian itu, muncul pula tantangan serius. Sebanyak 11 ribu anak dilaporkan mengalami gejala keracunan, meski tidak semuanya tergolong berat. Fakta ini harus menjadi alarm bagi pemerintah agar memperketat pengawasan kualitas bahan pangan dan standar SPPG di lapangan.
Kasus di Gorontalo misalnya, ketika menu MBG sempat viral karena hanya menyajikan ikan teri, menjadi bukti bahwa evaluasi publik efektif mendorong perbaikan. Setelah ramai diberitakan, dapur MBG setempat segera memperbaiki menu dan standar gizi.
Lebih jauh dari sekadar memberi makan anak-anak, MBG menciptakan efek domino ekonomi. Program ini menyerap hasil panen petani, tangkapan nelayan, hingga jualan pedagang kecil. Saat petani tomat terpaksa membuang hasil panen karena harga jatuh, MBG muncul sebagai pasar baru yang menyerap produk mereka.
Sayangnya, di balik keberhasilan ini, muncul aroma permainan kotor. Diduga ada operasi terselubung dari kelompok tertentu yang ingin menggagalkan MBG, dengan memanfaatkan isu keracunan sebagai senjata politik dan ekonomi. Motifnya jelas: anggaran MBG dianggap “mengganggu” proyek-proyek besar infrastruktur yang biasa digarap kontraktor elit.
“Dulu proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar hanya dinikmati segelintir orang. Sekarang, melalui MBG, uang negara berputar langsung di tangan rakyat kecil,” demikian pandangan sejumlah pemerhati ekonomi rakyat.
Jika satu dapur MBG mengelola Rp100 juta per bulan, uang itu tidak berhenti di tangan kontraktor, melainkan mengalir ke gaji karyawan, pembelian beras, sayur, ikan, dan cabai dari petani dan nelayan lokal. Rantai ekonomi rakyat kembali hidup.
Oleh karena itu, suara publik seharusnya bukan untuk menghentikan MBG, melainkan mendorong evaluasi ketat terhadap dapur-dapur yang bermasalah dan memperkuat pengawasan sosial agar mafia anggaran tidak punya celah.
Karena sejatinya, MBG bukan hanya program makan bergizi—ini adalah gerakan ekonomi rakyat yang mengembalikan makna sejati pemerintahan: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sandy Syafrudin Nina
Penulis lepas, yang melepaskan tulisan.
