GORONTALO – Dalam semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi kemanusiaan, Kepolisian Daerah Gorontalo memutuskan untuk membatalkan penetapan status tersangka terhadap enam mahasiswa yang sebelumnya diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis pada Selasa (2/9/2025) lalu.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Drs. Widodo dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Gorontalo, Senin (27/10/2025).
Kapolda menjelaskan bahwa pembatalan status tersangka ini merupakan hasil evaluasi mendalam dan koordinasi antara Polda Gorontalo dengan para Rektor Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Gorontalo.
“Secara unsur pidana, perbuatan para mahasiswa memang memenuhi ketentuan hukum. Namun, kami mempertimbangkan aspek psikologis, moral, dan sosiologis mereka. Langkah ini kami ambil atas dasar prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum,” ujar Kapolda.
Menurut Irjen Widodo, keputusan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masa depan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Polda Gorontalo, kata dia, memilih untuk melakukan pendekatan pembinaan dibandingkan langkah penegakan hukum yang berpotensi berdampak negatif bagi masa depan mahasiswa tersebut.
“Kami ingin memberikan ruang pembinaan dan edukasi agar mereka dapat belajar dari peristiwa ini. Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina masyarakat,” tambah Kapolda.
Polda dan Kampus Sepakat Terapkan Pendekatan Edukatif
Dalam pertemuan bersama para pimpinan universitas, disepakati bahwa penyelesaian perkara ini dilakukan melalui pendekatan restoratif dan kemitraan edukatif. Langkah ini juga sejalan dengan konsep Polisi Sahabat Kampus, yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara kepolisian dan civitas akademika.
Kapolda menegaskan bahwa pembinaan kepada mahasiswa akan dilakukan secara berkelanjutan melalui forum dialog, kunjungan kampus, dan kegiatan edukatif lainnya yang melibatkan unsur kepolisian dan perguruan tinggi.
Humas Polda: Polri Dukung Aspirasi Mahasiswa yang Kondusif
Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Desmont Harjendro A.P., S.I.K. menegaskan bahwa Polri tidak pernah melarang masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa selama dilakukan sesuai ketentuan hukum.
“Unjuk rasa adalah bentuk ekspresi aspirasi dan solidaritas sosial. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” jelasnya.
Kabid Humas menambahkan, pada aksi unjuk rasa September lalu, terdapat tiga titik lokasi kegiatan. Dua di antaranya berlangsung kondusif, sementara satu lokasi berujung anarkis dengan insiden pembakaran water barrier dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
“Pelaku sempat diamankan dan diproses sesuai prosedur. Namun setelah dilakukan koordinasi dan pertimbangan yang matang, Kapolda memutuskan bahwa pendekatan pembinaan lebih tepat diterapkan,” ungkap Desmont.
Komitmen Polri: Restoratif, Humanis, dan Edukatif
Polda Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara yang melibatkan masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa.
Keenam mahasiswa yang sebelumnya berstatus calon tersangka, masing-masing berinisial JH, FM, MR, MH, MF, dan MA, berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo.
“Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Gorontalo dalam mengutamakan keadilan restoratif, memperkuat kemitraan Polri–kampus, serta menjaga masa depan generasi muda,” tutup Kabid Humas.
