Tuban, 29 Oktober 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan untuk memastikan anak-sekolah memperoleh asupan gizi layak, kini tersandung sorotan tajam di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Para orang tua murid mengeluhkan kualitas menu yang jauh dari kata layak konsumsi, sementara pihak pelaksana dan instansi terkait memilih bungkam.
Menu “asar-asalan”, anak banyak enggan makan
Wali murid di Desa Wangun mengungkap bahwa makanan yang disajikan melalui program MBG semakin hari semakin mengecewakan. Dalam unggahan di grup Media Informasi Orang Tuban muncul foto sepiring nasi putih dengan sedikit sayur, potongan lauk kecil dan satu buah jeruk.
Salah satu orang tua, Rindhowati Tri Wulaningsih, menulis di akun sosial media
“Semakin hari menu yang diberikan semakin ngawur, sampai murid-murid banyak yang tidak mau makan. Tolong dievaluasi lagi, dari segi dana dan karyawannya.”
Orang tua lain menambahkan anaknya sering pulang dalam keadaan lapar karena menolak makanan dari program ini karena “rasanya tidak enak dan lauknya sedikit sekali”.
Keluhan serupa menjadi bukti bahwa implementasi di lapangan tak sesuai dengan konsep program.
Dana besar, tapi hasil jauh dari harapan
Anggaran besar telah dialokasikan untuk MBG, namun kualitas di lapangan menimbulkan dugaan penyimpangan. Warga menuding adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan mutu makanan yang disajikan.
Padahal, secara konsep, MBG dirancang agar anak-sekolah memperoleh gizi yang memadai untuk tumbuh sehat dan cerdas. Namun dengan contoh menu seperti di Desa Wangun, publik mulai mempertanyakan: siapa yang bertanggung-jawab memastikan bahan pangan, distribusi, dapur dan tenaga kerja katering berjalan sesuai standar?
“Program ini bagus secara konsep, tapi kalau pelaksanaannya asal-asalan seperti ini, bisa mencederai kepercayaan masyarakat.” ucap aktivis Tuban
Dinas Pendidikan & pihak pelaksana bungkam
Ketika awak media mencoba meminta klarifikasi dari pihak pelaksana MBG di wilayah tersebut, hingga berita ini tayang belum ada tanggapan. Pesan WhatsApp belum dijawab.
Begitu pula, instansi yang memiliki kewenangan pengawasan yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban belum secara terbuka memberikan komentar atas dugaan menu tak layak konsumsi dan polemik penyelenggaraan di lapangan.
Desakan evaluasi menyeluruh
Dengan fakta-lapangan yang kini terungkap, masyarakat mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh. Pengawasan perlu meliputi:
Asal dan kualitas bahan pangan.
Sistem penyediaan dan distribusi makanan di sekolah.
Standar dapur katering, tenaga kerja dan pelaporan pengelolaan dana.
Transparansi anggaran dan kejelasan kontrak pelaksana.
Aktivis menegaskan:
“Kalau tidak segera diperbaiki, program bergizi ini justru bisa berubah jadi program pemborosan uang rakyat.”
Kasus di Desa Wangun menjadi peringatan serius bahwa program sosial dengan idealisme baik bisa gagal jika pelaksanaan tidak dipantau secara ketat dan transparan. Kelalaian dapat berdampak langsung pada hak dasar anak-sekolah: memperoleh gizi layak, bukan sekadar “menu asal-jadi”.
Keheningan pihak pelaksana dan dinas terkait menimbulkan kesan bahwa pihak berwenang belum menganggap urgensi pengaduan orang tua sebagai hal yang harus segera ditangani.
