Tuban, 30 Oktober 2025 – Polemik proyek pembongkaran trotoar di kawasan desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, terus menuai sorotan publik. Pasalnya, dari seluruh trotoar yang dibongkar oleh pihak pelaksana proyek, hanya trotoar di depan salah satu gerai Indomaret yang dibiarkan utuh tanpa tersentuh alat berat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat: ada apa sebenarnya di balik tidak dibongkarnya trotoar di depan toko modern tersebut?
Ketika awak media mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tuban, justru tidak mendapatkan jawaban apa pun. Pihak dinas tampak bungkam dan memilih untuk tidak memberikan keterangan resmi meski sudah dihubungi berulang kali melalui pesan dan sambungan telepon.
Dalam pesan konfirmasi yang dikirimkan oleh awak media, tertulis:
“Assalamualaikum Wr. Wb., pak. Selamat sore. Mau tanya terkait pemberitaan ini, apakah pihak PUPR telah melakukan koordinasi dengan pemilik toko atau pemilik bangunan terkait tidak dibongkarnya trotoar tersebut? Jika ya, siapa yang memberi izin dan bagaimana prosesnya? Dan bagaimana pihak PUPR menjamin bahwa saluran air (gorong-gorong) tetap berfungsi baik di bagian trotoar yang tidak dibongkar? Apakah bagian yang utuh tersebut tidak menghambat aliran air atau penanganan drainase di kemudian hari?”
Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban resmi dari pihak PUPR Kabupaten Tuban.
Sikap bungkam ini semakin memantik tanda tanya publik. Sejumlah warga menilai, proyek yang menggunakan anggaran negara seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel, bukan sebaliknya menimbulkan kesan tebang pilih.
“Kalau memang ada alasan teknis atau administratif, ya seharusnya dijelaskan ke publik. Jangan diam saja, karena ini proyek uang rakyat,” ungkap MN (47), warga sekitar yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Ia menambahkan, kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Trotoar yang tidak dibongkar dikhawatirkan menutup sebagian saluran air di bawahnya, sehingga bisa menyebabkan genangan air atau banjir lokal di musim hujan.
Sementara itu, pihak pelaksana proyek di lapangan juga enggan berkomentar banyak dan hanya menyebut bahwa seluruh pekerjaan dilakukan “sesuai arahan dinas terkait”.
Dengan bungkamnya pihak PUPR, publik kini berharap Bupati Tuban atau Inspektorat Daerah turun tangan menelusuri dugaan adanya keistimewaan atau kelalaian dalam proyek ini. Transparansi dan penjelasan terbuka sangat dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah tidak semakin luntur.
