Kalaena, Kabupaten Luwu Timur — Di tengah gempita janji pemerintah pusat dan daerah untuk menyejahterakan petani, kenyataan di lapangan justru menampar nurani. Di Kecamatan Kalaena, para petani menjerit. Harga gabah yang semestinya menjadi sumber harapan justru berubah menjadi alat permainan segelintir pihak.
Harga pembelian gabah kering panen (GKP) telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500/kg. Namun, para petani di Kalaena mengaku harga tersebut hanya menjadi angka di atas kertas. Di lapangan, mereka terpaksa menjual hasil jerih payah mereka kepada calo dengan harga Rp6.300/kg — bahkan lebih rendah.
Ironisnya, dugaan permainan harga ini justru menyeret nama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing petani. Salah satu PPL Desa Nonblok, berinisial Desak Made Angreni, dituding menjadi aktor di balik permainan harga. Alih-alih membantu, ia disebut-sebut justru memanfaatkan posisi dan kepercayaan petani.
“Dia bilang tidak pernah beli di bawah Rp6.500, tapi kami yang di lapangan tahu sendiri. Itu bohong,” ujar seorang petani dengan nada kecewa. Kamis (30/10/2025)
Kekecewaan petani tak berhenti di situ. Mereka juga menyoroti praktik penjualan bibit padi berharga tinggi yang diduga dilakukan oleh PPL yang sama. Bibit yang dijanjikan “unggul” dijual dengan harga Rp20 hingga Rp30 ribu per kilogram, namun hasil panennya jauh dari harapan. “Katanya bibit unggul, tapi kenyataannya hasilnya buruk. Kami dibodohi,” keluh petani lain.
Kini, petani Kalaena tidak lagi meminta, mereka menagih janji. Janji Presiden Prabowo, Menteri Pertanian, dan Bupati Irwan Bachri Syam yang sebelumnya berkomitmen menindak tegas para calo gabah dan menjamin harga sesuai kebijakan pemerintah.
“Kami hanya ingin bukti, bukan omongan. Jangan cuma OMON-OMON. Kalau memang berpihak pada petani, tunjukkan sekarang!” tegas seorang petani dengan suara bergetar.
Kasus di Kalaena menjadi potret buram lemahnya pengawasan pemerintah terhadap rantai distribusi hasil pertanian. Ketika kebijakan berhenti di meja rapat, dan pengawasan tak menyentuh sawah, maka yang paling menderita adalah mereka yang bekerja di lumpur — para petani yang setia menjaga perut bangsa ini tetap kenyang.
Kini, bola panas berada di tangan Bupati Luwu Timur dan Dinas Pertanian. Akan diam dan membiarkan permainan harga terus berjalan, atau bertindak tegas dan berpihak kepada petani yang telah lama ditipu sistem yang mereka bangun sendiri? .
Saat awak media menghubungi yang bersangkutan (PPL-Red), dirinya tak mengakui hal tersebut.
(Prwd)
