GORONTALO UTARA — Polemik terkait kesejahteraan sopir PT Bukit Agri Mandiri (BAM) memasuki babak baru. Pemerhati sosial Gorontalo Utara, Azis Latif, mengungkap temuan awal yang menurutnya menunjukkan adanya masalah serius dalam skema pengupahan para sopir. Ia menegaskan, persoalan ini bukan soal seberapa banyak warga lokal yang direkrut perusahaan, tetapi apakah mereka diperlakukan secara manusiawi dan dibayar sesuai standar kelayakan kerja.
“Setiap kali saya turun, mendengar langsung keluhan dari para sopir, ada satu pola yang berulang: beban kerja tinggi, risiko besar, tapi penghasilan tidak mencerminkan jerih payah mereka. Dari sini kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem kerja perusahaan?” ujar Azis dalam wawancara investigatif yang dilakukan Kamis (15/11/2025).
Menurut informasi yang dihimpunnya, beberapa sopir mengaku bekerja menghadapi kondisi medan berat, serta risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Namun, imbalan yang diterima “tidak sepadan” dengan beban yang mereka pikul.
“Ini bukan sekadar soal upah minim. Ini soal struktur kerja yang tidak sehat. Para sopir bekerja di lapangan, menghadapi cuaca, risiko teknis, membawa muatan berat. Tapi ketika mereka bicara soal kesejahteraan, justru dianggap mengganggu produktivitas perusahaan,” tegas Azis.
Ia mempertanyakan klaim bahwa hubungan perusahaan dan pemerintah daerah berjalan tanpa kendala, sementara di lapangan masih terdengar keluhan pekerja yang merasa hak-haknya terabaikan. Azis menilai ada indikasi bahwa suara para sopir selama ini tidak masuk ke meja pengawasan pemerintah atau tidak ditangani secara serius.
“Kalau semua baik-baik saja, tidak mungkin ada sopir yang menyampaikan keluhan seperti ini. Tidak mungkin muncul aksi protes. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan ketenagakerjaan kita masih lemah, atau ada persoalan yang sengaja diabaikan,” ujarnya dalam nada kritis.
Lebih jauh, Azis menduga adanya ketimpangan informasi publik terkait kondisi kerja di perusahaan tersebut. Ia menilai penyerapan tenaga kerja dijadikan narasi utama, sementara kesejahteraan pekerja justru tidak dibuka secara transparan.
“Angka tenaga kerja sering kali dijadikan tameng. Tapi angka itu tidak menjawab pertanyaan paling penting: apakah mereka sejahtera? Apakah mereka diperlakukan adil? Masyarakat harus tahu bahwa banyak pekerja bekerja keras untuk perusahaan, tetapi tidak semua menikmati keuntungan dari pertumbuhan itu,” jelas Azis.
Ia menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk menyerang pihak manapun, melainkan untuk membuka mata publik bahwa ada lapisan persoalan yang lebih dalam yang harus ditangani.
“Ini bukan konflik personal. Ini panggilan moral. Para sopir bukan mesin. Mereka manusia. Dan ketika manusia berteriak soal keadilan, negara dan perusahaan wajib mendengarkan,” tutup Azis tegas. ###
