Kalteng – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dan kerukunan daerah melalui penguatan wadah kebangsaan. Hal ini tampak saat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025–2027, sekaligus membuka Sosialisasi Penguatan FPK yang dipusatkan di Aula Jayang Tingang, Jumat (21/11/2025).
Pada kesempatan itu, Gubernur menyoroti pentingnya FPK sebagai lembaga yang tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga motor penggerak dalam memperkuat jalinan sosial di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Kalteng. Menurutnya, dinamika masyarakat yang semakin kompleks menuntut peran aktif FPK untuk mendeteksi, meredam, dan mencegah potensi gesekan sosial.
Agustiar Sabran mengingatkan bahwa ancaman terhadap integritas bangsa bisa muncul kapan saja, baik melalui konflik horizontal antarwarga maupun konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, FPK harus hadir sebagai mediator yang mampu membangun dialog, memperkuat toleransi, dan menjadi penjembatan antara berbagai kelompok sosial.
Ia juga menggarisbawahi perlunya nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi memperkuat masyarakat majemuk. Falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat disebut sebagai pedoman yang relevan untuk terus dirawat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keharmonisan di Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, melalui Plt. Kepala Kesbangpol Kalteng Muhammad Rusan, mengajak seluruh elemen masyarakat memperteguh rasa kebersamaan. Rusan menegaskan bahwa persatuan tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan hasil kerja kolektif yang konsisten dalam menghargai perbedaan.
Ia juga berpesan agar FPK menjadi ruang dialog yang inklusif, tempat berbagai kelompok masyarakat dapat berdiskusi dan mencari solusi atas persoalan sosial tanpa mengedepankan kepentingan sempit. Menurutnya, peran strategis FPK sangat diperlukan untuk menjaga daerah tetap kondusif serta mencegah konflik yang bisa memecah belah masyarakat.
Rusan berharap pengurus FPK yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan optimal, tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga keutuhan NKRI. (Nala)
