Gorontalo Utara – Anggota Fraksi Hanura–PKS DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusuf Husain, melontarkan kritik keras terhadap minimnya inisiatif organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjemput peluang program pembangunan dari pemerintah pusat. Ia menyebut pemerintah daerah seolah membiarkan peluang strategis menguap begitu saja karena tidak ada upaya jemput bola ke berbagai kementerian.
Dalam rapat Panitia Khusus RPJMD 2025–2026, Fitri secara khusus menyoroti Dinas Perumahan dan Permukiman. Ia mempertanyakan apakah dinas tersebut benar–benar hadir dan aktif mengakses program perumahan dari Kementerian PUPR, yang menurutnya sangat terbuka dan dapat dimanfaatkan daerah.
“Dinas Perkim ada tidak di sana untuk menjemput itu?” tegasnya, menandaskan bahwa OPD mestinya tidak menunggu bola.
Tak hanya sektor fisik, Fitri juga menyoroti lemahnya upaya menjemput program peningkatan SDM. Menurutnya, banyak pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang bisa meningkatkan kompetensi masyarakat, namun tak dimanfaatkan maksimal. Informasi mengenai program ini bahkan sudah ia peroleh langsung dari Bimtek Nasional Partai PKS.
“Ini harus dijemput. Tidak bisa kita hanya menunggu, tidak bisa kita duduk manis di kantor,” kritiknya.
Fitri mengakui bahwa OPD menghadapi kendala teknis, terutama nihilnya anggaran perjalanan dinas. Namun, menurutnya, hambatan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk sikap pasif dan kehilangan peluang besar.
“Sejak tahun lalu selalu angka nol. Dari program Pak Bupati, mana yang realistis dengan anggaran dan mana yang harus dijemput? Tidak boleh duduk diam,” tegas Fitri.
Dengan tekanan ini, Fitri berharap OPD di Gorontalo Utara mengubah pola kerja—dari menunggu menjadi mencari—guna memastikan daerah tidak terus tertinggal dalam mengakses program pusat. (Red)
