Tuban, 28 November 2025– Deretan keluhan warga kembali memenuhi ruang publik. Dari balai desa hingga kolom komentar media sosial, satu isu makin ramai: bantuan sosial dinilai semakin jauh dari rasa keadilan. Yang terjadi di lapangan sungguh ironis—warga yang benar-benar miskin justru tidak tersentuh, sementara penerima yang terdata malah sebagian terlihat hidup jauh lebih mapan.
Newstizen menerima banyak aduan warga yang menyebut distribusi bansos kini kian membingungkan. Pendataan yang seharusnya menjadi kunci keadilan, justru dianggap sebagai sumber masalah. Warga menilai data lama tidak pernah diperbarui, sementara kondisi ekonomi masyarakat terus berubah.
“Saya sebagai buruh tani , kerja serabutan, tapi tidak pernah terdaftar. Anehnya, orang yang ekonominya lebih bagus malah dapat. Ini lucu atau menyedihkan?” ujar salah satu warga saat ditemui Newstizen.
Keluhan lain muncul dari warga lansia yang hidup sendiri tanpa penghasilan tetap. Mereka berharap ada pendataan ulang, namun kenyataannya tidak ada petugas yang datang, sementara di sisi lain terdapat penerima bansos yang bahkan mengaku tidak pernah diperiksa kelayakannya.
Fenomena ganjil ini memunculkan tanda tanya besar:
Bagaimana proses verifikasi dilakukan? Siapa yang menentukan nama-nama ini? Dan mengapa desa tidak membuka data secara transparan ke publik?
Warga mempertanyakan, jika pendataan benar-benar dilakukan secara objektif, mengapa ada penerima yang memiliki motor lebih dari satu, rumah permanen, bahkan usaha kecil?
Sementara keluarga yang mengandalkan makan harian dari belas kasihan tetangga justru tidak masuk dalam sistem.
Di beberapa desa, warga menyebutnya “bansos tebang pilih”, istilah yang menggambarkan dugaan adanya kelompok tertentu yang merasa lebih mudah masuk daftar dibanding yang lain.
Newstizen melihat pola yang sama:
– Data lama masih digunakan.
– Evaluasi minim.
– Pengawasan rendah.
– Transparansi hampir tidak ada.
Warga semakin geram karena daftar penerima bansos tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan kontrol. “Kalau benar datanya akurat, kenapa tidak ditempel di balai desa?” keluh seorang tokoh masyarakat.
Bansos seharusnya menjadi instrumen pemerataan, bukan pemicu kecemburuan.
Namun selama sistem ini tetap buram dan tidak tersentuh evaluasi serius, kegaduhan warga tidak akan berhenti. Bahkan dikhawatirkan akan menjadi bola liar yang sulit diredam.
Newstizen menegaskan, pemerintah desa dan dinas terkait wajib membuka data secara transparan, melakukan pendataan ulang menyeluruh, serta memberikan ruang bagi warga untuk mengajukan keberatan.
Keadilan sosial bukan slogan. Warga menunggu bukti nyata bahwa bansos benar-benar tepat sasaran.
Sampai itu terjadi, keluhan dan “kehebohan” warga akan terus menjadi headline.
