Kalteng – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menggeser fokus pengendalian inflasi dari sekadar pemantauan harga menjadi pengawasan ketat terhadap rantai distribusi dan ketergantungan pasokan pangan lintas wilayah. Langkah ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah bahwa gejolak harga tak hanya disebabkan meningkatnya permintaan musiman, namun juga karena struktur logistik daerah yang masih rentan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B Aden, menegaskan bahwa tekanan inflasi di Kalteng kerap dipicu oleh pasokan yang sebagian besar datang dari luar provinsi. Ketergantungan ini membuat stabilitas harga mudah terganggu jika terjadi hambatan distribusi, baik di jalur laut maupun darat. “Kenaikan harga kebutuhan pokok sangat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan,” ujar Herson dalam Rakor Daerah yang digelar Disdagperin Kalteng di Palangka Raya, Kamis (27/11/2025).
Atas kondisi itu, pemerintah kabupaten/kota diminta tidak hanya memonitor harga, tetapi juga memastikan dinamika distribusi di lapangan—mulai dari stok di gudang, kelancaran pengiriman, hingga kondisi pasar rakyat. Pemprov juga menyiapkan operasi pasar berbasis harga acuan pemerintah, terutama untuk komoditas seperti beras, gula, dan minyak goreng, demi menahan potensi gejolak harga.
Optimalisasi anggaran daerah menjadi instrumen lain yang ditekankan. Herson menyebut APBD harus diarahkan secara strategis untuk memperkuat stabilisasi harga, mulai dari subsidi ongkos angkut hingga dukungan terhadap kelancaran distribusi barang. Koordinasi antarinstansi—Dinas Perhubungan, Pelindo, Satgas Pangan, hingga aparat keamanan—dianggap penting untuk memastikan pasokan tidak tersendat.
Kepala Disdagperin Kalteng, Norhani, menyampaikan bahwa rakor ini menjadi arena penting untuk memetakan titik rawan distribusi jelang puncak konsumsi masyarakat. Menurutnya, upaya deteksi dini terhadap gangguan logistik perlu diperkuat agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa kekhawatiran lonjakan harga. “Kami memonitor potensi hambatan dari hulu ke hilir agar bisa direspons sejak awal,” ujarnya.
Di forum tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan membahas berbagai kondisi lapangan seperti cuaca ekstrem, keterbatasan kapal barang, hingga stok di distributor. Sinergi ini diharapkan mampu meredam fluktuasi harga serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok selama periode Nataru, saat konsumsi masyarakat biasanya mencapai titik tertinggi dalam setahun. (Nala)
