Gorontalo Utara – Menyambut peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu fokus utama percepatan diarahkan pada dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Gentuma, yang dinilai menyentuh kepentingan dasar pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Perkara Desa Gentuma mendapat perhatian serius karena dana desa merupakan instrumen strategis pembangunan yang bersumber dari anggaran negara dan diperuntukkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam penanganannya, Kejari Gorontalo Utara mendalami indikasi penyimpangan pengelolaan dana desa dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Penyidikan difokuskan pada pengujian kesesuaian antara perencanaan anggaran, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan.
Upaya percepatan dilakukan melalui pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak terkait, penelusuran aliran dana, serta pendalaman fakta di lapangan guna memastikan apakah kegiatan yang dilaporkan benar-benar terlaksana sesuai peruntukan. Seluruh rangkaian tersebut diarahkan untuk membangun konstruksi perkara yang utuh dan memenuhi unsur pembuktian secara hukum, sehingga berkas perkara dapat segera dirampungkan dan dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Zam Zam Ikhwan, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara Desa Gentuma dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kepastian hukum. Menurutnya, percepatan penyelesaian perkara tidak dimaksudkan mengesampingkan asas kehati-hatian, melainkan memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan dana desa dapat segera memperoleh kejelasan hukum. “Dana desa menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, penanganannya harus tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Di samping Desa Gentuma, Kejari Gorontalo Utara juga mempercepat penanganan sejumlah perkara strategis lain seperti proyek pembangunan Masjid Jabal Iqro’ dan kegiatan Bimtek BKAD. Namun demikian, penyelesaian dugaan korupsi Dana Desa Gentuma dipandang sebagai prioritas penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.
Melalui percepatan penanganan perkara ini, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara berharap penegakan hukum dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh pemerintah desa agar mengelola dana publik secara jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. ###
