Tuban, 14 Desember 2025 – Program internet desa yang digadang-gadang sebagai solusi pemerataan akses informasi di wilayah pedesaan Kabupaten Tuban kini menuai tanda tanya besar dari masyarakat. Pasalnya, meski anggaran internet desa disebut dibayar rutin setiap bulan, manfaatnya justru tak dirasakan oleh warga.
Di sejumlah desa, warga mengaku tidak pernah menikmati layanan internet desa sebagaimana yang dijanjikan. Ironisnya, jaringan WiFi tersebut justru diketahui terpasang di balai desa dan di rumah beberapa perangkat desa, bukan di titik-titik strategis yang bisa diakses masyarakat luas.
“Setiap bulan katanya dibayar, tapi kami tidak pernah bisa menikmati. Kalau internet desa itu untuk siapa? Nyatanya hanya perangkat desa yang pakai,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran internet desa bisa mencapai belasan juta rupiah per tahun. Namun, minimnya transparansi pengelolaan dan pemanfaatan jaringan membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas serta tujuan program tersebut.
Warga menilai, jika internet desa bersumber dari dana publik, maka penggunaannya harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama untuk kepentingan pendidikan, UMKM, pelayanan administrasi, hingga informasi publik. Bukan justru menjadi fasilitas eksklusif bagi segelintir pihak.
“Kalau WiFi dipasang di rumah perangkat desa, itu sudah menyimpang dari tujuan awal. Harusnya di tempat umum, bukan rumah pribadi,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah desa terkait dasar penempatan jaringan internet tersebut, termasuk rincian anggaran dan mekanisme pengawasan penggunaannya. Kondisi ini memicu kecurigaan publik adanya potensi penyalahgunaan anggaran desa.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Inspektorat dan Dinas terkait, untuk turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program internet desa. Transparansi dinilai mutlak diperlukan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan justru dinikmati oleh oknum tertentu.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program digitalisasi desa tanpa pengawasan ketat hanya akan melahirkan persoalan baru dan mencederai kepercayaan publik.
