Gorontalo – Polda Gorontalo terus menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola organisasi, khususnya pada sektor pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/260/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan BMN di lingkungan Polda Gorontalo.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian strategis dari implementasi Proyek Perubahan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2025 yang digagas Pembina Tk. I Yoyok Hermanto, S.E., personel PNS Polda Gorontalo yang saat ini menjabat sebagai Ps. Kabagfaskon Biro Logistik.
Sosialisasi yang berlangsung di salah satu ruang pertemuan Polda Gorontalo tersebut diikuti oleh para pengemban fungsi logistik dari seluruh satuan kerja. Kehadiran mereka menjadi penanda pentingnya keseragaman pemahaman dalam pengelolaan aset negara, di tengah dinamika regulasi dan tuntutan akuntabilitas yang terus berkembang.
Dalam pemaparan materi, instruktur menegaskan bahwa SOP Penatausahaan BMN bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama untuk memastikan seluruh aset tercatat secara akurat, terinventarisasi dengan baik, serta dilaporkan secara transparan dan tepat waktu.
Pembina Tk. I Yoyok Hermanto, S.E., menekankan bahwa pengelolaan BMN yang tertib bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi benteng awal dalam mencegah potensi kesalahan administrasi hingga temuan audit. Menurutnya, SOP yang jelas dan dipahami bersama akan mendorong efektivitas serta efisiensi penggunaan aset negara.
Respons positif datang dari para peserta sosialisasi. Banyak di antaranya mengaku kegiatan ini sangat membantu dalam memperbarui pemahaman, sekaligus menjadi pengingat penting di tengah padatnya tugas operasional pengelolaan BMN di satuan kerja masing-masing.
Ke depan, Polda Gorontalo menargetkan kegiatan sosialisasi serupa dilaksanakan secara berkala, baik di tingkat polda maupun polres jajaran. Langkah ini diambil agar seluruh personel tetap adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru terkait pengelolaan BMN.
Melalui penerapan Keputusan Kapolda Gorontalo tersebut, Polda Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mendukung program Polri Presisi, khususnya pada aspek tata kelola berbasis regulasi dan akuntabilitas. Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam meningkatkan kompetensi SDM operator SIMAK BMN serta mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertib, efektif, efisien, dan optimal di lingkungan Polda Gorontalo. ###
