Pohuwato – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato menegaskan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan lagi persoalan ekonomi semata, melainkan telah berubah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, dan kewibawaan negara.
Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, S.I.K., M.H., pada Jumat (2/1/2026), menjadi penanda penting bahwa pembiaran terhadap PETI tidak dapat ditoleransi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan—banjir berulang, pencemaran sungai, rusaknya lahan pertanian, hingga meningkatnya risiko penyakit dan kecelakaan—adalah bukti nyata kegagalan jika negara terus bersikap setengah hati.
PETI telah menciptakan lingkaran kerusakan yang sistemik. Sungai menjadi korban, sawah kehilangan produktivitas, dan masyarakat di hilir menanggung dampak tanpa pernah menikmati keuntungan. Dalam situasi ini, dalih “mata pencaharian” tidak boleh lagi dijadikan tameng untuk membenarkan praktik ilegal yang merampas hak hidup layak masyarakat luas.
Forkopimda Pohuwato menegaskan: keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan adalah hukum tertinggi. Negara wajib hadir, tegas, dan konsisten. Penertiban PETI bukan pilihan, melainkan keharusan konstitusional.
Namun, ketegasan tidak berarti membabi buta. Pendekatan humanis tetap diperlukan, tetapi harus jelas batasnya. Dialog tidak boleh berubah menjadi pembiaran, dan toleransi tidak boleh menjelma menjadi kompromi terhadap kejahatan lingkungan.
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur Forkopimda menyatakan komitmen untuk:
Menertibkan seluruh aktivitas PETI secara bertahap dan terukur, tanpa pandang bulu.
Menindak tegas aktor-aktor yang mengorganisir dan mengambil keuntungan besar, bukan hanya pekerja lapangan.
Melindungi masyarakat terdampak banjir, pencemaran, dan kerusakan lahan sebagai korban utama PETI.
Mendorong solusi ekonomi alternatif yang legal dan berkelanjutan, agar rakyat tidak terus dipaksa memilih antara perut dan lingkungan.
Jika PETI terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya alam Pohuwato, tetapi masa depan generasi yang akan datang. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak, dan Forkopimda Pohuwato menyatakan kesiapan untuk berdiri di garis depan demi keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Pohuwato bukan ladang eksploitasi ilegal. Pohuwato adalah ruang hidup yang wajib dijaga. ###
