Gorontalo – Sabtu pagi, 14 Februari 2026, suasana di halaman Polres Pohuwato terasa berbeda. Bukan hanya tentang patroli, laporan, atau apel kesiapan. Di sana, ada cerita sederhana tentang kepedulian—tentang bagaimana institusi negara bisa hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih membumi.
Semua bermula dari permohonan warga yang ingin menggelar pesta pernikahan dengan menggunakan badan jalan sebagai lokasi hajatan. Sebuah tradisi yang lazim di banyak kampung—menutup jalan demi sehari penuh kebahagiaan. Namun di balik gemerlap tenda dan alunan musik, ada arus lalu lintas yang terhambat dan keselamatan pengguna jalan yang terancam.
Alih-alih menolak mentah-mentah, Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni, memilih jalan yang lebih bijak. Ia tidak hanya memberi imbauan, tapi juga menawarkan solusi. Aula dan lapangan Polres dibuka. Gratis. Tanpa pungutan biaya.
“Polres Pohuwato adalah milik masyarakat,” ujarnya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi maknanya dalam. Ada pesan bahwa kantor polisi bukan sekadar bangunan formal dengan pagar tinggi dan wajah-wajah serius. Ia bisa menjadi ruang bersama—tempat negara dan rakyat duduk sejajar.
Keputusan ini bukan hanya soal teknis lokasi. Ini tentang empati. Tentang memahami bahwa bagi sebagian warga, pesta pernikahan adalah momen sakral yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Di sisi lain, ketertiban dan keselamatan tetap harus dijaga. Maka solusi pun lahir: kebahagiaan tetap berjalan, jalan raya pun tetap aman.
Inilah wujud nyata “polisi mopiyohu”—polisi yang merangkul, bukan sekadar mengatur. Polisi yang hadir bukan hanya saat ada masalah, tetapi juga saat masyarakat merayakan bahagia.
Dengan syarat sederhana—tertib, menjaga kebersihan, tidak mengganggu aktivitas kedinasan—lapangan Polres kini bisa menjadi saksi akad, ijab kabul, dan doa-doa yang melangit. Dari tempat yang biasanya identik dengan penegakan hukum, kini juga terdengar tawa, salam, dan ucapan selamat.
Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak lagi menutup jalan umum untuk hajatan. Sebab mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya tentang pendidikan formal, tetapi juga tentang kesadaran bersama menjaga ruang publik.
Di balik kebijakan ini, ada pesan besar: negara hadir bukan untuk mempersulit, melainkan mempermudah—tanpa mengorbankan aturan.
Kadang, pelayanan terbaik bukanlah yang rumit dan penuh seremoni. Cukup dengan membuka pintu. Membuka ruang. Dan membuka hati.
