Gorontalo Utara – Ancaman abrasi yang terus menggerus garis pantai di kawasan wisata Pantai Monano kini tak lagi bisa dianggap sepele. Kondisi tersebut mendorong Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Fraksi Partai NasDem, Mikdad Yeser, mengambil langkah konkret dengan mendatangi Balai Wilayah Sungai (BWS) II Gorontalo pada Senin (13/4/2026).
Bersama Camat Monano, Abdulah Kadir, Mikdad tidak sekadar melakukan kunjungan formal. Mereka secara langsung menyerahkan proposal pembangunan tanggul abrasi sebagai bentuk desakan serius terhadap pemerintah pusat agar segera turun tangan menangani persoalan yang dinilai sudah mendesak.
Abrasi yang terjadi di Pantai Monano dilaporkan semakin agresif, mengikis daratan secara bertahap dan mengancam keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir. Tak hanya itu, kondisi ini juga berpotensi memukul sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu tumpuan ekonomi lokal di Gorontalo Utara.
Mikdad Yeser menegaskan bahwa pembangunan tanggul bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.
“Abrasi ini bukan ancaman jangka panjang lagi, tapi sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin luas, termasuk terhadap sektor pariwisata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya respons cepat dari BWS II Gorontalo sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam penanganan wilayah sungai dan pesisir.
Senada dengan itu, Camat Monano Abdulah Kadir menyampaikan bahwa kondisi di lapangan sudah berada pada tahap yang membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat. Ia menilai, tanpa adanya langkah konkret seperti pembangunan tanggul, kerusakan lingkungan pesisir akan semakin sulit dikendalikan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci utama agar proyek ini tidak hanya berhenti pada tahap pengajuan proposal.
“Kami berharap ini tidak berhenti di meja administrasi. Masyarakat menunggu aksi nyata. Tanggul ini penting bukan hanya untuk melindungi pantai, tetapi juga menjaga masa depan ekonomi warga,” ujarnya.
Pengajuan proposal ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa daerah tidak tinggal diam menghadapi ancaman abrasi. Namun, bola kini berada di tangan pemerintah pusat—apakah akan bergerak cepat, atau membiarkan Pantai Monano terus terkikis tanpa kepastian solusi.
