LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN — Proyek revitalisasi SMA Negeri 2 Luwu Timur, Kecamatan Wotu, menjadi sorotan setelah muncul dugaan pembongkaran tegel lama tidak dilakukan secara menyeluruh sebelum pemasangan lantai baru.
Aktivis antikorupsi, Sunandar DL, mempertanyakan kesesuaian pekerjaan tersebut dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar perencanaan, dan spesifikasi teknis proyek.
Kepala SMAN 2 Luwu Timur, Rahmat Ilahi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (8/10/2026), mengakui tidak seluruh lantai lama dihancurkan.
“Lantainya, tegelnya dibongkar, ada memang yang rendah ditumbukji, tidak semuanya dihancurkan. Tapi di lantai kasar dulu baru dipasangi tegel,” jelas Rahmat.
Saat ditanya mengenai kesesuaian metode pengerjaan dengan gambar perencanaan, Rahmat mengaku belum melihat dokumen tersebut dan menyerahkan pekerjaan kepada tukang.
“Tidak bisaka jelaskan, belum saya lihat gambarnya. Saya serahkan ke tukang,” ujarnya.
Sementara itu, konsultan pengawas, Mutmainnah, saat dikonfirmasi pada Jumat (9/10/2026), menyatakan pekerjaan telah sesuai ketentuan.
“Semua yang ada di lapangan sudah sesuai teknis pekerjaan dan RAB, Pak,” jawabnya.
Namun, pernyataan tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai dasar teknis yang digunakan, khususnya terkait pembongkaran tegel lama dan realisasi pekerjaan rabat lantai.
Sunandar mendesak instansi terkait mengevaluasi proyek dengan mencocokkan dokumen RAB, gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta kondisi fisik pekerjaan. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap pekerjaan yang dianggarkan benar-benar direalisasikan sesuai ketentuan.
Ia juga menyatakan akan menempuh langkah somasi apabila persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Hingga kini, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan teknis dan dokumen proyek. Belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran sebelum hasil pemeriksaan dari pihak berwenang memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku.
Transparansi dari pengelola program dan pihak pengawas dinilai penting agar penggunaan anggaran negara untuk sarana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. (Lukman)
