GORONTALO UTARA – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyoroti dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang pungutan di Desa Tolango. Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Desa Tolango sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD, Hendra Nurdin, membahas berbagai aspek, mulai dari mekanisme pembentukan Perdes, pelaksanaan pungutan desa, hingga kelengkapan administrasi yang dinilai perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait.
Hendra menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional melalui penelusuran dokumen dan kajian hukum yang objektif. Menurutnya, seluruh proses harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar setiap kesimpulan memiliki dasar yang kuat.
Ia juga menyoroti pentingnya dokumen administratif, termasuk Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian pejabat terkait, sebagai dasar untuk menilai legalitas setiap keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selain itu, Komisi I menilai evaluasi terhadap Perdes tidak hanya berfokus pada substansi aturan, tetapi juga harus mencakup proses penyusunannya, keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam regulasi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan meminta pendapat tim ahli guna memperkuat kajian sebelum menentukan langkah berikutnya. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan DPRD, termasuk kemungkinan melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
Komisi I juga membuka ruang bagi Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat guna memperoleh gambaran yang utuh terkait dugaan penyimpangan administrasi.
Dalam kesempatan itu, Hendra mengingatkan BPD agar menjalankan fungsi pengawasan secara objektif serta menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. Ia juga mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dan penyelesaian yang konstruktif agar polemik tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan desa, kepastian hukum, dan terjaganya kondusivitas masyarakat. DPRD berharap proses yang sedang berjalan dapat menghasilkan solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
