Gorontalo Utara – Persoalan kesehatan di wilayah perbatasan kembali membuka wajah ketimpangan pembangunan di Gorontalo Utara. Dalam rapat kerja Komisi III DPRD Gorontalo Utara bersama Dinas Kesehatan, Senin (2/2/2026), kondisi infrastruktur dan fasilitas layanan kesehatan di Kecamatan Atinggola menjadi sorotan utama.
Anggota DPRD Gorut, Rina Polapa, menyampaikan keprihatinan serius atas keluhan warga yang tak kunjung terjawab, terutama terkait akses jalan menuju Puskesmas Atinggola. Menurutnya, masalah pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan bukan sekadar soal tenaga medis, tetapi juga soal keberpihakan anggaran dan keberanian menetapkan prioritas.
Rina mengakui, keluhan masyarakat paling banyak bermuara pada pelayanan kesehatan. Namun, keterbatasan anggaran sering dijadikan alasan klasik yang membuat perbaikan berjalan di tempat. Akibatnya, warga Atinggola dan Gentuma mengambil jalan pragmatis: menyeberang ke kabupaten tetangga demi mendapatkan layanan medis yang lebih layak.
“Faktanya, masyarakat kita lebih memilih berobat ke Bolmong Utara. Fasilitas di sana jauh lebih siap. Di sini, pernah terjadi kondisi darurat sampai oksigen pun kosong saat warga sangat membutuhkan,” ungkap Rina dengan nada prihatin.
Namun, persoalan yang dinilai paling mendesak adalah kondisi jalan menuju Puskesmas Atinggola. Infrastruktur yang rusak parah bukan hanya memperlambat akses layanan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien, terutama dalam situasi darurat.
“Saya sudah terlalu sering menerima keluhan soal jalan ke Puskesmas. Kondisinya tidak manusiawi. Dalam kondisi darurat seperti ibu mau melahirkan, risikonya sangat besar. Bisa saja bayi lahir di jalan sebelum tiba di Puskesmas,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat, Rina mendesak agar persoalan ini tidak lagi berhenti di forum rapat. Ia meminta dukungan anggota Badan Anggaran, Windra Lagarusu, serta mendorong Kepala Dinas Kesehatan agar menyampaikan langsung kondisi riil ini kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai prioritas pembangunan.
Di sisi lain, Kepala Puskesmas Atinggola, Meike Ibrahim, memberikan klarifikasi atas keluhan warga terkait kekosongan stok oksigen yang sempat terjadi pada Desember 2025. Ia menjelaskan, secara administratif Puskesmas Atinggola telah mengantongi akreditasi Paripurna, namun di lapangan masih dihadapkan pada kendala teknis yang tidak sederhana.
Menurut Meike, kekosongan oksigen terjadi akibat proses kalibrasi tabung di PT Samator Indo Gas Tbk yang memakan waktu jauh lebih lama dari perkiraan. Stok cadangan yang disiapkan Puskesmas pun akhirnya habis, sehingga pasien harus dirujuk ke Puskesmas Buko.
“Kami diminta melakukan kalibrasi tabung. Awalnya kami kira hanya beberapa hari, ternyata berlangsung berminggu-minggu. Stok cadangan habis, dan demi keselamatan pasien, kami arahkan mereka ke fasilitas terdekat,” jelasnya.
Meike juga mengakui bahwa status akreditasi Paripurna justru menjadi beban moral tersendiri, mengingat kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ideal. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan di tengah keterbatasan anggaran dan infrastruktur.
Sorotan ini menegaskan satu hal: di wilayah perbatasan, masalah kesehatan tidak bisa dipisahkan dari kualitas infrastruktur. Selama akses dasar seperti jalan masih dibiarkan rusak, akreditasi dan program layanan berisiko menjadi sekadar label, sementara warga tetap mencari harapan kesehatan di luar daerahnya sendiri. ***
