Tuban,10 Maret 2026 – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi bagi siswa di Kabupaten Tuban justru menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah wali murid mengeluhkan menu makanan yang dinilai jauh dari standar gizi seimbang serta diduga tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Sorotan ini mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan paket MBG yang dibagikan kepada siswa di wilayah Tawangrejo, Sumberagung. Dalam foto yang beredar, menu yang diterima siswa hanya terdiri dari satu butir telur rebus, sepotong roti kemasan, dan beberapa butir kurma.
Paket makanan tersebut langsung memicu gelombang kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai menu tersebut tidak mencerminkan konsep “makan bergizi seimbang” sebagaimana yang diharapkan dalam program nasional tersebut.
Diduga Tidak Sesuai Pagu Anggaran
Jika dihitung berdasarkan harga pasar, komponen makanan tersebut diperkirakan hanya bernilai kecil.
Telur rebus: sekitar Rp2.000 – Rp2.500
Roti kemasan: sekitar Rp2.000 – Rp3.000
Kurma (jumlah sedikit): sekitar Rp1.000 – Rp2.000
Dengan estimasi tersebut, masyarakat mempertanyakan apakah nilai tersebut sudah sesuai dengan pagu anggaran per porsi MBG yang telah dialokasikan pemerintah.
“Kalau hanya telur, roti, dan kurma seperti ini, rasanya jauh dari menu bergizi. Anak-anak butuh sayur, protein, dan makanan yang cukup untuk pertumbuhan,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa keluhan serupa juga muncul dari beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Plumpang. Sejumlah orang tua siswa menilai kualitas dan porsi makanan yang diterima anak-anak tidak sebanding dengan besarnya program yang digelontorkan pemerintah.
Di sisi lain, muncul keheranan publik ketika kritik terhadap program MBG justru semakin ramai di masyarakat. Wakil Satgas MBG Kabupaten Tuban yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Tuban disebut-sebut mengganti nomor teleponnya.
Pergantian nomor tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan aktivis sosial. Banyak pihak berharap pejabat terkait justru terbuka terhadap kritik publik dan memberikan penjelasan secara transparan.
Gelombang kritik yang muncul membuat masyarakat mendesak Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Satgas MBG Kabupaten Tuban untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.
Selain itu, masyarakat juga meminta audit terhadap vendor atau penyedia makanan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Program MBG sendiri sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Namun jika pengawasannya lemah, masyarakat khawatir program tersebut justru berpotensi menjadi celah penyimpangan anggaran.
“Setiap rupiah dari uang negara harus benar-benar menjadi makanan bergizi bagi anak-anak, bukan sekadar formalitas program,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Kini masyarakat Tuban menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran serta kualitas makanan menjadi tuntutan utama agar program yang seharusnya membantu generasi muda tidak berubah menjadi polemik di tengah masyarakat.
Jika evaluasi dan pengawasan tidak segera dilakukan, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis akan terus menurun.
