Gorontalo Utara – Ancaman abrasi yang terus menggerus bantaran sungai di Dusun Payunga Sentral, Desa Posso, Kecamatan Kwandang, kini menjadi perhatian serius. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hendra Nurdin, mengambil langkah cepat dengan meneruskan aspirasi warga ke DPRD Provinsi Gorontalo guna mendorong penanganan segera.
Hendra menegaskan bahwa kondisi abrasi di wilayah tersebut sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi pemerintah provinsi. Ia menyebut, laporan masyarakat tidak bisa lagi ditunda karena potensi dampaknya yang kian meluas.
“Aspirasi masyarakat ini kami bawa ke tingkat provinsi agar mendapatkan perhatian serius dan penanganan konkret,” ujar Hendra, Minggu (15/3/2026).
Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Hendra juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga. Menurutnya, penyelesaian persoalan abrasi tidak cukup hanya di tingkat kabupaten, melainkan memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah provinsi.
Aspirasi tersebut turut diperkuat dengan kunjungan langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, ke lokasi terdampak. Kehadiran unsur pimpinan DPRD provinsi ini menjadi sinyal positif bahwa persoalan abrasi di Posso mulai mendapat perhatian di tingkat yang lebih tinggi.
Hendra mengungkapkan, hingga saat ini penanganan abrasi di Desa Posso belum terakomodasi dalam APBD Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut membuat dukungan dari pemerintah provinsi menjadi sangat penting agar upaya mitigasi dapat segera direalisasikan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa abrasi Sungai Posso bukan hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Sumber air bersih serta ratusan hektare lahan pertanian di Kecamatan Kwandang terancam terdampak jika tidak ada langkah penanganan yang cepat dan terukur.
Jika dibiarkan berlarut, abrasi berpotensi menggerus kawasan hunian di sepanjang bantaran sungai, yang pada akhirnya dapat memicu kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Hendra berharap, kunjungan dan koordinasi yang telah dilakukan menjadi titik awal lahirnya kebijakan konkret dari pemerintah provinsi, sehingga persoalan abrasi di Posso tidak hanya berhenti pada tahap peninjauan, tetapi berlanjut pada aksi nyata di lapangan.
