Gorontalo Utara – Anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusup Husain, menyuarakan sikap tegas terkait penggunaan teknologi digital di kalangan anak-anak. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak bisa lagi dianggap sebagai pilihan, melainkan kewajiban utama bagi orang tua dan tenaga pendidik di tengah derasnya arus digitalisasi.
Dalam keterangannya di Gorontalo, Minggu (29/3/2026), Fitri secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan mendesak untuk melindungi generasi muda dari ancaman nyata di ruang digital.
Menurutnya, anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari kecanduan gawai, paparan konten yang tidak layak, hingga maraknya perundungan daring. Kondisi ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan tanpa intervensi yang jelas dan terukur.
“Pembatasan ini bukan sekadar aturan, tetapi bentuk perlindungan negara terhadap masa depan anak-anak kita,” tegas Fitri.
Ia juga menyoroti kebiasaan sebagian orang tua yang cenderung menjadikan gawai sebagai “alat penenang instan” bagi anak, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Praktik tersebut dinilai justru membuka ruang bagi anak untuk terpapar konten digital secara bebas tanpa kontrol.
Fitri menegaskan bahwa hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 harus dipahami sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga generasi muda. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa regulasi tidak akan efektif tanpa dukungan aktif dari lingkungan terdekat anak.
“Pembatasan saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan pengawasan dan edukasi yang konsisten,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan literasi digital secara menyeluruh, tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua dan guru. Dengan pemahaman yang memadai, penggunaan teknologi dapat diarahkan menjadi sarana pembelajaran, bukan justru sumber masalah.
Di akhir pernyataannya, Fitri kembali menegaskan bahwa keluarga dan sekolah harus berdiri di garis terdepan dalam membentuk pola penggunaan teknologi yang sehat. Tanpa peran aktif kedua elemen tersebut, kebijakan apa pun berisiko tidak berjalan optimal.
“Kalau pengawasan lemah, maka anak-anak akan menghadapi dunia digital tanpa filter. Ini yang harus kita cegah bersama,” pungkasnya.
