GORONTALO UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara terus mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas Ranperda tersebut telah melaporkan hasil harmonisasi regulasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian Hukum. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan substansi peraturan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Anggota DPRD Gorontalo Utara sekaligus anggota Pansus Ranperda SOTK, Hendra Nurdin, mengatakan proses pembahasan berjalan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Selain laporan hasil harmonisasi, DPRD juga telah menerima pandangan dari masing-masing fraksi sebagai bagian dari penyempurnaan materi regulasi.
“Pansus telah melaporkan perjalanan mereka dalam melakukan harmonisasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kementerian Hukum. Tadi juga sudah disampaikan pandangan dari fraksi-fraksi terhadap rancangan yang sedang dibahas,” ujar Hendra, Selasa (23/6/2026).
Menurut Hendra, harmonisasi menjadi tahapan krusial dalam penyusunan sebuah peraturan daerah karena bertujuan memastikan setiap pasal memiliki kesesuaian dengan regulasi nasional serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, meski pembahasan di tingkat DPRD telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, Ranperda SOTK masih harus melalui satu tahapan penting sebelum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Tahapan tersebut adalah proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Hukum. Fasilitasi dilakukan untuk memberikan evaluasi terhadap materi muatan Ranperda sekaligus memastikan seluruh ketentuan telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
“Untuk menuju rapat paripurna masih ada satu tahapan lagi, yaitu fasilitasi dari Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum. Setelah itu baru akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” jelas Hendra.
Ia optimistis seluruh rangkaian pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga Ranperda SOTK segera ditetapkan menjadi dasar hukum dalam penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut sangat penting untuk menciptakan struktur birokrasi yang lebih efektif, proporsional, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
Penataan organisasi perangkat daerah, lanjut Hendra, tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut peningkatan efektivitas koordinasi antarorganisasi, optimalisasi fungsi perangkat daerah, serta penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan regulasi yang kuat, pemerintah daerah akan memiliki landasan hukum yang jelas dalam melakukan penataan organisasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
DPRD Gorontalo Utara berharap Ranperda SOTK yang tengah disusun mampu menjadi instrumen strategis dalam mendukung reformasi birokrasi di daerah. Melalui struktur organisasi yang lebih adaptif dan efisien, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan mampu menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
