GORONTALO UTARA – Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara kembali mengemuka dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kali ini, sorotan diarahkan pada lemahnya kesiapan dokumen perencanaan yang dinilai menyebabkan daerah kehilangan peluang memperoleh dukungan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
Anggota DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi PKS, Fitri Yusup Husain, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan administrasi, tetapi menyangkut kapasitas pemerintah daerah dalam menangkap setiap peluang pendanaan untuk mempercepat pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Fitri dalam Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (4/8), saat membahas perubahan arah kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan. Sebagian anggaran telah dialokasikan, di antaranya sekitar Rp40 miliar untuk penanganan ruas Mootinelo–Bypass dan sekitar Rp29 miliar untuk pembangunan jalan di wilayah Sumalata.
Namun, peluang tersebut tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Fitri menyebut sebagian anggaran akhirnya tidak terserap karena pemerintah daerah belum memiliki dokumen pendukung dan kajian teknis yang siap ketika program tersebut dibuka.
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan perlunya pembenahan sistem perencanaan di lingkungan pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung pada penyusunan dokumen setelah peluang pendanaan tersedia.
“Selama ini mengapa kita tidak memiliki data? Harusnya kita mempunyai bank data, sehingga ketika ada program seperti ini, pemerintah daerah sudah siap dengan perencanaannya,” ujar Fitri dalam rapat paripurna.
Ia menilai, pemerintah daerah semestinya memiliki bank data perencanaan yang terus diperbarui sehingga setiap usulan pembangunan telah memiliki dokumen teknis yang lengkap dan siap diajukan sewaktu-waktu. Dengan demikian, peluang pendanaan dari pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan tanpa terkendala proses administrasi.
Dalam perspektif pengawasan DPRD, Fitri menegaskan bahwa hilangnya kesempatan memperoleh dana pembangunan bukan hanya berdampak pada tertundanya proyek fisik, tetapi juga berpotensi memperlambat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Gorontalo Utara.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak ruas jalan di hampir seluruh kecamatan yang membutuhkan peningkatan kualitas maupun penanganan segera. Karena itu, kesiapan dokumen perencanaan harus menjadi prioritas agar daerah tidak kembali kehilangan kesempatan memperoleh dukungan anggaran.
Selain sektor infrastruktur, Fitri juga menyoroti persoalan serupa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, lemahnya pengelolaan data masih menjadi kendala dalam berbagai pembahasan kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sistem pendataan dan perencanaan lintas OPD masih perlu diperkuat agar mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fitri meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perencanaan pembangunan dan pengelolaan data di setiap perangkat daerah.
“Kita harus siap setiap saat. Jangan sampai ada peluang besar lepas hanya karena kita lambat menyiapkan dokumen,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat membangun sistem perencanaan yang lebih adaptif, sehingga setiap peluang pendanaan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
