, Gorontalo, 24 Agustus 2024 – Menjelang pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo mengadakan rapat koordinasi bersama para stakeholder terkait. Rapat ini berlangsung di Aula RPP Molamahu, KPU Kabupaten Gorontalo, dan melibatkan berbagai pihak penting dalam rangka mempersiapkan proses pendaftaran yang diprediksi akan menarik banyak massa pendukung dari masing-masing calon.
Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Roy Hamrain, dalam sambutannya menegaskan pentingnya koordinasi yang matang antara semua pihak untuk memastikan kelancaran pendaftaran bakal pasangan calon. Ia menekankan bahwa pendaftaran ini dipastikan akan melibatkan kerumunan massa yang besar, sehingga diperlukan antisipasi dan pengaturan yang baik dari berbagai aspek, termasuk lalu lintas, pengamanan, dan pengawasan.
“Sehingga perlu adanya antisipasi berupa pengaturan dari masing-masing pihak, baik itu dari lalu lintas, pengamanan, pengawasan, dan lainnya,” ujar Roy Hamrain. Ia juga menambahkan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran ini dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan kelancaran seluruh tahapan Pilkada 2024. Roy menegaskan bahwa suksesnya agenda ini adalah tanggung jawab bersama, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan tertib.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, perwakilan dari TNI/Polri, Bapedda Kabupaten Gorontalo, KesbangPol Kabupaten Gorontalo, Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, dan Dinas Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Semua pihak yang hadir sepakat untuk bekerja sama secara optimal demi terciptanya proses pencalonan yang kondusif dan aman.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, KPU Kabupaten Gorontalo menunjukkan komitmennya untuk mengawal proses demokrasi yang berintegritas, serta memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (***)
