, Kalteng – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Joni Harta, SE, S.Hut, MM, membuka secara resmi Workshop Persiapan Implementasi RBP GCFOUTPUT II di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, pada Kamis, 3 Oktober 2024. Acara ini digelar sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan pelaksanaan program mitigasi perubahan iklim di wilayah Kalimantan Tengah, dengan fokus pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Dalam sambutannya, Joni Harta menyoroti krisis lingkungan global yang dikenal sebagai “Triple Planetary Crisis”—perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menurutnya, dampak dari krisis ini tidak hanya mengancam ekosistem dan lingkungan, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan, ketersediaan air, hingga potensi munculnya konflik sosial.
“Ancaman terhadap lingkungan sudah berada pada titik kritis, dan kita tidak hanya berbicara tentang lingkungan semata, tetapi juga mengenai keberlangsungan hidup manusia. Perubahan iklim bisa mengakibatkan krisis pangan dan kekurangan air di masa depan,” ujar Joni Harta.
Workshop ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan pemahaman terkait langkah-langkah yang harus dilakukan setelah penyaluran dana dari Green Climate Fund (GCF). Dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai bagian dari program perhutanan sosial. Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah nantinya akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana ini.
Joni menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan program tersebut. “Kita sedang dalam tahap persiapan SDM, dan workshop ini adalah bagian dari proses tersebut. Nantinya, mereka yang terlibat akan turun ke lapangan dengan pengetahuan yang cukup, agar tidak melakukan tindakan yang sembarangan,” jelasnya.
Workshop ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta yang berasal dari berbagai lembaga, termasuk Dinas Kehutanan, organisasi non-pemerintah (NGO), serta perwakilan dari universitas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menyatakan bahwa acara ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antara berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.
“Kami bekerja sama erat dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan program ini sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat, terutama mereka yang hidup di sekitar kawasan hutan,” jelas Agustan.
Selain itu, Agustan menambahkan bahwa berbagai kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan sudah berjalan di lapangan. Dengan dukungan dana GCF dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan langkah mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Tengah dapat semakin efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Langkah-langkah mitigasi ini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang diperlukan untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang bergantung pada kawasan hutan. (Nala)
