, Gorontalo Utara, 30 Desember 2024 – Polemik anggaran di Pemerintahan Daerah Gorontalo Utara (Pemda Gorut) kembali memanas. Aktivis lokal, Ismail Musada, SH secara tegas mengomentari isu ini melalui percakapan di grup WhatsApp “Kase Bae Gorut”. Dalam diskusi tersebut, Ismail menilai alasan “tidak ada anggaran” yang kerap dilontarkan Pemda sebagai alasan teknis yang tidak masuk akal.
“Ini masalah teknis, Om Risan. Soal tidak ada anggaran itu mustahil,” tulis Ismail, merujuk pada pernyataan Pemda tentang keterbatasan keuangan. Ia mendukung mantan Sekda Gorut, Ridwan Yasin, yang sebelumnya menyarankan agar persoalan anggaran ini dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Ismail bahkan menantang Pemda untuk bersikap transparan dan berani membawa masalah ini ke ranah hukum. “Saya pastikan semua akan dibayarkan di tahun 2025. Yang jadi pernyataan, apakah mereka berani melaporkan ke APH?” ujarnya.
Krisis Kepercayaan Publik
Pernyataan Ismail Musada memperlihatkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran oleh Pemda Gorut. Isu ini berakar pada keterlambatan pembayaran sejumlah kewajiban Pemda, termasuk dana sertifikasi guru, yang dijanjikan baru akan diselesaikan pada tahun depan.
Pemerintah daerah berdalih bahwa keterbatasan kemampuan keuangan memaksa mereka untuk menunda berbagai pembayaran, termasuk yang menjadi hak guru honorer. Namun, alasan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis dan masyarakat umum, yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran.
Dukungan untuk Penegakan Hukum
Ridwan Yasin, mantan Sekda Gorut yang sebelumnya dikenal vokal terkait isu tata kelola pemerintahan, turut mendukung langkah untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Baginya, hanya melalui investigasi oleh aparat penegak hukum, kebenaran tentang pengelolaan anggaran dapat terungkap.
Pernyataan Ismail Musada menambah tekanan bagi Pemda Gorut, yang kini dituntut untuk memberikan jawaban jelas atas berbagai persoalan anggaran yang telah memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Publik Menunggu Keberanian Pemda
Dalam kondisi ini, bola panas berada di tangan Pemda Gorut. Masyarakat dan para aktivis menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah, apakah akan berani mengakui dan memperbaiki kesalahan, atau justru membiarkan polemik ini terus membesar tanpa solusi.
Jika isu ini tidak segera ditangani, besar kemungkinan krisis kepercayaan terhadap Pemda Gorut akan semakin dalam, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut.
Kritik tajam Ismail Musada ini menjadi panggilan bagi Pemda Gorut untuk membuktikan komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berpihak pada masyarakat. Akankah tantangan ini dijawab, atau justru diabaikan? Waktu yang akan menentukan. (BYP)
