, Gorontalo Utara, 30 Desember 2024 – Peran DPRD Gorontalo Utara kembali menonjol dalam memastikan hak-hak guru terlindungi. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Gorontalo Utara, Dr. Irwan Abudi Usman, M.Pd, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi III bersama anggotanya atas langkah nyata mereka dalam memperjuangkan pencairan dana sertifikasi bagi 845 guru di Gorontalo Utara.
“Tanpa dukungan kuat dari DPRD, pencairan dana sertifikasi ini mungkin tidak akan terealisasi secepat ini. Kami sangat berterima kasih atas keberpihakan DPRD terhadap kesejahteraan guru,” ujar Irwan dengan penuh rasa syukur.
Irwan menjelaskan, proses pencairan telah memasuki tahap akhir. SP2D telah diterbitkan, dan Standing Instruction (SI) sudah diserahkan ke Bank Sulut Cabang Kwandang. Saat ini, verifikasi data sedang dilakukan untuk memastikan kesesuaian penerima. Ia memastikan bahwa sebelum 1 Januari 2025, dana tersebut akan masuk ke rekening masing-masing guru.
“Ini adalah hasil kerja keras bersama. Namun, DPRD memiliki peran kunci dalam mendorong percepatan proses administrasi, sehingga pencairan dana bisa dilakukan tepat waktu,” ungkapnya.
Ketua DPRD Gorut dan Komisi III disebut-sebut sangat proaktif dalam memediasi antara pemerintah daerah dan kebutuhan para guru. Melalui rapat-rapat intensif, mereka terus menekan pihak eksekutif agar mengutamakan penyelesaian hak guru sebagai prioritas utama.
“Komitmen DPRD Gorut terhadap pendidikan sangat jelas. Mereka memahami bahwa kesejahteraan guru adalah fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini,” tambah Irwan.
Selain peran DPRD, Irwan juga mengapresiasi kolaborasi elemen masyarakat, aktivis, dan media yang turut menyuarakan pentingnya pencairan dana sertifikasi.
“DPRD adalah garda terdepan dalam perjuangan ini, tetapi dukungan masyarakat dan media juga memberikan tekanan moral yang luar biasa,” imbuhnya.
Irwan berharap kerja sama ini berlanjut, tidak hanya untuk menyelesaikan isu sertifikasi, tetapi juga dalam mendorong pengangkatan ASN PPPK yang masih menjadi tantangan besar.
“Dengan DPRD sebagai mitra utama, kami optimis bahwa berbagai masalah pendidikan di Gorontalo Utara dapat diatasi,” tutupnya. (BYP)
